Industri Era Jokowi Sulit Tumbuh, Saran bagi Pemerintahan Baru

Sabtu, 20 April 2019
Indonesiaplus.id – Saran di ekonom Hisar Sirait agar pemerintah hasil Pemilu 2019 memperbesar akses pembiayaan bagi industri, sehingga proses impor teknologi bisa optimal demi menggairahkan sektor industri dalam negeri.
“Memang pertama perlu perbesar akses pelaku industri ke sektor pembiayaan supaya mereka bisa membeli teknologi dan mesin-mesin,” ujar Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie di Jakarta, Jumat (19/4/2019).
Aspek kedua, kata Kwik, yang perlu dilakukan pemerintahan yang akan terpilih adalah menurunkan hambatan-hambatan perdagangan, terutama tarif untuk impor-impor mesin industri.
“Sedangkan ketiganya adalah berikan kepada mereka yang namanya subsidi ekspor. Keempat yakni bebaskan pajak ekspor untuk pelaku industri, kalau memang pemerintahan yag akan terpilih mampu melakukannya,” tandasnya.
Jika memang tidak bisa membebaskan pajak ekspor, minimal pemerintahan yang akan terpilih harus bisa mengurangi atau meringankan tingkat pajak ekspor yang dibebankan kepada pelaku industri.
Pada sisi lain, menurut Hisar, Indonesia perlu melindungi industri domestik dengan cara semua impor yang bersifat intermediate import untuk produksi yang akan diekspor harus mampu dihasilkan di dalam negeri.
“Kita bisa mendapatkan berbagai keuntungan sekaligus dengan cara-cara tersebut yakni menguatkan industri domestik untuk mendukung industri-industri yang berorientasi ekspor, pertumbuhan ekonomi dalam negeri akan bagus, dan perolehan devisa akan meningkat,” tandasnya.
Masalahnya sekarang adalah bagaimana pemerintah ke depan, terutama menteri perindustrian, menteri perdagangan dan menteri pertanian menjalankan peranannya yang sangat vital dalam lima tahun mendatang.
Hal itu dilakukan untuk membangkitkan kembali sektor industri, dan secara bersamaan memastikan pembangunan infrastruktur yang telah dicapai dalam lima tahun terakhir.
“Tidak hanya untuk memastikan pembangunan infrastruktur yang telah dicapai oleh pemerintahan saat ini, tiga kementerian tersebut harus memainkan peran utamanya,” pungkasnya.[sal]