ECONOMY

Geliat Industri Musik di Daerah, Pemerintah Diminta Turunkan Pajak Tontonan

Sabtu, 23 Juni 2018

Indonesiaplus.id – Setiap tahun Industri musik Indonesia terus berkembang. Berbagai perbaikan industri musik pun terus berjalan di tengah era digital ini.

Bahkan, Presiden Joko Widodo pun menaruh perhatian lebih terhadap Industri musik Tanah Air tersebut.

Konser musik di daerah terus berjalan meski kadang tersendat akibat pajak tontonan yang ada di perda masing-masing daerah begitu mengikat. Pajak tontonan bisa mencapai angka 35 persen.

Padahal, berjalannya konser musik di daerah yang mendatangkan musisi papan atas berimbas langsung kepada perekonomian.

Termasuk okupansi hotel meningkat, usaha kecil menengah berjalan, hingga pariwisata pun berjalanan karena banyak wasatawan lokal yang hadir sekaligus menonton konser.

“Jika Perda pajak tontonan itu diturunkan, akan memberikan efek domino yang positif buat pertumbuhan ekonomi daerah. Semoga Pak Jokowi bisa mempertimbangkannya,” ucap Anas Syahrul Alimi CEO dari Rajawali Indonesia Communication, promotor Prambanan Jazz dan Jogjarockarta Festival.

Presiden tidak bisa menyentuh langsung kebijakan daerah. Ia berharap pejabat daerah bisa menyadari bahwa industri kreatif tengah berkembang pesat dan harus didukung dengan regulasi yang nyaman untuk pelaku.

Besarnya pajak tontonan, yaitu 35 persen ini sangat tidak mendukung semangat Nawacita dan keinginan Pak Jokowi untuk menumbuhkan industri kreatif di daerah.

“Presiden yang terhormat, mohon menginstruksikan agar direview perda pajak tontonan di setiap daerah yang berbeda-beda, bahkan ada yang sampai 35 persen,” tandas pria yang pernah mendatangkan Dream Theater ke tanah Yogyakarta tersebut.[Sap]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close