Tekan Angka Kemiskinan, Menaker Ida: Jadikan Transformasi BLK Sebagai Peningkatan Kompetensi
Indonesiaplus.id – Upaya meningkatkan kompetensi dan menekan angka kemiskinan di daerah, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menekankan pentingnya agar Balai Latihan Kerja (BLK) terus mengoptimalkan program transformasi BLK sebagai salah satu lompatan besar.
“Untuk menyukseskan program tersebut, kami jadikan agenda 6R sebagai perhatian utama. 6R yaitu reformasi kelembagaan, redesain substansi pelatihan, revolusi SDM, revitalisasi fasilitas dan sarana prasarana, rebranding BLK, serta relationship, ” ujar Menaker Ida saat membuka pelatihan Berbasis Kompetensi dan menyaksikan MoU dengan mitra pelatihan di BLK Ambon, Rabu (13/10/2021).
Saat ini, kata Menteri Ida, pemerintah terus memantapkan skema program penanggulangan kemiskinan ekstrem yang akan diimplementasikan pada 7 Provinsi yang diprioritaskan, di mana salah satunya adalah Provinsi Maluku.
“Saya dan beberapa jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju mendampingi Wakil Presiden RI, Maruf Amin, mengikuti rapat penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kantor Gubernur. Dalam rapat itu, Kemnaker memiliki mandat untuk menekan angka kemiskinan melalui masifikasi peningkatan pelatihan kerja dan pelatihan kewirausahaan mandiri,” tandas Menaker Ida.
Sebelumnya, Kemnaker telah menggandeng Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, guna melakukan Sinergi Program Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan untuk upaya Pengurangan Pengangguran dan Peningkatan Perekonomian Berbasis Desa.
Sedangkan, terkait dengan peningkatan kompetensi, Menaker Ida menekankan BLK Ambon harus menjadi garda terdepan menjawab kebutuhan peningkatan kompetensi, sertifikasi, hingga penempatan industri untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan yang ada di wilayah Maluku.
Terkait digelarnya, MoU oleh pihak industri dengan BLK Ambon. Menaker Ida menyambut baik sebagai upaya yang sangat dibutuhkan dan menjalin sinergitas dari BLK sebagai lembaga pelatihan dengan pemangku kepentingan setempat, baik dari kalangan pemerintah, akademisi, lembaga pelatihan, kalangan industri/dunia usaha, serta masyarakat.
“Kolaborasi dan inergitas seperti inilah yang harus terus didorong maksimal untuk meraih dampak positif dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan secara nasional maupun regional di wilayah Maluku,” pungkas Menaker Ida.[tat]
