POLITICS

Wiranto: Perekaman e-KTP Ditargetkan Selesai Sebelum Pilkada 2018

Selasa, 31 Oktober 2017

Indonesiaplus.id – Rapat koordinasi terbatas (ratas) tingkat menteri digelar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang membahas kesiapan perekaman e-KTP jelang Pilkada 2018 dan Pilpres 2019.

Dalam ratas tersebut hadir Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Wiranto memastikan seluruh proses perekaman e-KTP akan selesai sebelum penyelenggaraan Pilkada 2018 dan 2019.

“Saya ingin supaya permasalahan e-KTP ini jelas selesai ya karena itu menyangkut banyak hal. Persiapan pilkada 2018, menyangkut Pilpres dan Pemilu Legislatif 2019. Nah basic-nya kan kelengkapan yang prima dari penyelenggaraan KTP elektronik, karena itu tadi saya minta hal yang belum selesai segera dituntaskan,” ujar Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (30/10/2017).

Namun, ada hal-hal yang masih menghambat dan sedang dicarikan solusi bersama, sudah ada jalan keluarnya, ternyata dari masukan berbagai pihak bisa dipastikan bahwa pilkada dan pilpres dan e-KTP harus tuntas.

Wiranto juga memastikan tidak ada permasalahan terkait pelaksanaan teknis, lisensi dan operator pengadaan e-KTP.

“Proses lelang terkait proyek pengadaan e-KTP sudah dilakukan dan pemerintah tinggal menentukan pemenang lelang. Masalah tender, lelang, juga sudah berjalan nanti proses dari kelanjutan pengelolaan, penyeleksian berikutnya, siapa pemenangnya nanti kepada pemerintah. Itu sudah dapat terselenggara dengab baik,” kata Mantan Ketua Umum Partai Hanura itu.

Terpisah, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, saat ini proses perekaman secara nasional telah mencapai 96 persen. Sementara tercatat ada sekitar 2 sampai 3 juta warga yang belum melakukan perekaman e-KTP.

Tjahjo memastikan tidak ada masalah berarti terkait perekaman dan penerbitan e-KTP. Oleh karena itu dia berharap warga proaktif untuk melakukan perekaman.

“Tidak ada masalah. Jujur masih ada sekian juta, 2-3 juta yang belum rekam ulang. Yang belum rekam ulang ya enggak bisa pemerintah jemput bola tapi sama-sama warga proaktif,” tuturnya.

“Dari 3 jutaan yang paling banyak itu TKI, yang kerja tinggal di luar negeri, mereka kalau mau nyoblos besok jangan seperti Pilkada DKI kemarin, tahu-tahu pulang ke TPS. Ya datanya enggak ada dong. Harus mulai sekarang rekam data supaya jangan double,” tambahnya.[Mus]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close