POLITICS

Wakil Ketua MPR Bilang, Aksi 212 Tak Ada Kaitan Makzulkan Jokowi

Sabtu, 3 Desember 2016

Indonesiaplus.id – Tuduhan makar disematkan polisi kepada 10 tokoh nasional dan aktivis yang tergabung dalam Gerakan Selamatkan NKRI. Kemarin, mereka ditangkap di tempat yang berbeda.

Menurut Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, misi Gerakan Selamatkan NKRI cukup aneh. Pasalnya, kalau sasaran mereka menuntut Sidang Istimewa (SI) untuk menggulingkan pemerintah yang sah.

“Sejak reformasi, dari sisi formal sidang istimewa sudah tidak lagi dikenal, sehingga sangat sulit untuk meminta MPR segera melakukan sidang tersebut,” ujar Hidayat di kokasi Bela Islam III, Monas, Jakarta, Jumat (2/12/2016).

Untuk menggelar SI, MPR bisa dilaksanakan jika memenuhi sejumlah pelanggaran yang dilakukan presiden atau wakil presiden. “Kalau memang ada pelanggaran dalam hukum, korupsi atau kejahatan moral, maka baru bisa didorong untuk SI,” tandasnya.

Mekanisme SI untuk memakzulkan presiden harus terlebih dahulu mendapat usulan dari dua pertiga anggota DPR dalam sidang paripurna. Kemudian keputusan itu diteruskan ke Mahkamah Konstitusi sebelum diserahkan ke MPR untuk dibahas dalam paripuna.

Selain itu, harus mendapat persetujuan dari dua pertiga anggota MPR yang hadir dalam sidang. “Jadi pelaksanaan SI pun tak semudah membalikkan tangan. Artinya, prosesnya panjang,” katanya.

SI MPR akan sulit untuk didorong jika hanya didasari permasalahan kasus penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). “Aksi Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) MUI terhadap kasus Ahok tak ada kaitannya mengarah pada kedudukan presiden. Ini harus dibedakan. Aksi 4 November (411) ataupun 2 Desember (212) ini murni karena penistaan agama,” tegasnya.

Sebelunya, Rachmawati Sukarnoputri dan sejumlah pimpinan Gerakan Selamatkan NKRI, termasuk musisi Ahmad Dhani akan menyambangi komplek parlemen untuk menemui pimpinan DPR dan MPR. Keduanya meminta agar SI segera digelar.

“Mereka akan ke MPR, untuk memberikan resolusi atau maklumat kepada MPR, agar segera melakukan SI,” terang Rachmawati saat konferensi pers di Hotel Sari Pan Pacific, Jakata Pusat, Kamis (1/12/2016).

Begitu pula pernyataan aktivis GS NKRI Sri Bintang Pamungkas. Meskipun dirinya akan ikut gabung di GNPF MUI melaksanakan aksi damai 212, namun setelah Salat Jumat, Bintang dan kelompoknya tetap akan demonstrasi ke gedung DPR, Senayan.

“Kami bergerak ke MPR, DPR setelah jam 13.00 WIB. Ini gerakan di luar kesepakatan itu (GNPF MUI dengan Polri),” tandasnya.[Mus]

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close