POLITICS

TPDI: Awasi Pos Anggaran Covid-19 Rawan Korupsi Berjamaah

Indonesiaplus.id – Pemerintah harus menunda program pembangunan pada sejumlah pos anggaran yang sudah ditetapkan disubstitusikan untuk belanja penanganan bahaya Cocid-19.

Ada tiga sektor yang harus difokuskan, yaitu, pembiayaan penanganan bahaya Covid-19, Jaring Pengaman Sosial, dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat terdampak pandemi COVID-19 yang rawan korupsi berjamaah.

“Kendati demikian masalah KKN berjamaah tetap menjadi ancaman serius setara ancaman COVID-19, namun orang lebih takut akan bahaya COVID-19 ketimbang ancaman pidana mati oleh KPK,” ujar Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus, Ahad (24/5/2020).

Faktor kehati-hatian, kata Petrus, dalam menggunakan anggaran sering diabaikan, verifikasi dan validasi data penerima bantuan dilakukan asal-asalan, juga berpotensi terjadi mark-up.

“Jangan ada overlaping pemberian dana bantuan karena kekeliruan atau disengaja, tak bisa dicegah bahkan muncul dimana mana,” ungkapnya.

Muncul pertanyaan mampukah KPK mengawasi, mencegah dan menghentikan penyimpangan yang sedang dan akan terjadi selama penanganan COVID-19.

Paslanya, mencegah dan menghentikan KKN pada saat ini bisa berbuah hujatan karena dianggap menghambat bantuan penanganan COVID-19 bahkan bisa dikepung masa penerima bantuan.

Selain itu, pintu masuk kebocoran lain pada bantuan dana pihak ketiga yang diberikan kepada pejabat di daerah seperti kepada Gubernur atau Bupati atau Walikota, yang bisa saja tidak terdata atau terdata tetapi datanya disamarkan.

“Saya kira, ini salah satu peluang korupsi yang mesti diwaspadai. Sebagaimana konstatasi Ketua KPK Firli Bahuri di hadapan Komisi Hukum DPR RI pada 29 April 2020. Mari kita tunggu aksi nyata Firli Bahuri dkk di KPK,” tandasnya.[mus]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close