POLITICS

Said Didu Dikriminalisasi, Sekum FPI: Tidak Boleh Penguasa Jadi Diktator

Indonesiaplus.id – Kasus yang dihadapi mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu terus bergulir. Ada sekitar 250 pengacara diklaim siap mengawal, salah satu nama pengacara adalah Juru Bicara sekaligus Sekretaris Umum DPP Front Pembela Islam (FPI), Munarman.

Dikonfirmasi, Munarman tak membantahnya. Ia membenarkan masuk dalam Tim Hukum Suluh Kebenaran yang akan membela Said Didu. Ia punya alasan menyatakan siap mengawal kasus ini.

“Ini kasus salah satu bentuk dari penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power dan penyalahgunaan hukum,” ucap Munarman di Jakarta, Ahad (10/5/2020) malam.

Munarman menyinggung penyalahgunaan kekuasaan, karena pelapor adalah orang yang power full dalam kekuasaan. Juga, ia bilang kekuasaan tersebut semata-mata digunakan bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia.

“Jadi, Pak Said Didu mengkritik hal tersebut. Namun, arogannya dengan kekuasaan tersebut malah mengkriminalisasi pak Said Didu,” tandas Munarman.

Bahkan, Munarman semakin heran dengan gerak cepat aparat hukum yang merespons laporan ini dengan segera memanggil Said. Saat ini tengah pandemi Corona Covid-19 yang seharusnya jadi prioritas penanganan pemerintah.

Munarkman menyoroti penyalahgunaan hukum dalam perkara ini. Pertama, penggunaan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dinilai keliru.

Sebab, seharusnya praktik UU ITE ini melindungi para pemilik akun, pemilik nomor telepon. Juga, aktivitas bisnis yang menggunakan instrumen elektronika seperti e-banking dan semacamnya agar dilindungi dari para penjahat yang meretas serta menyalahgunakan data, akun elektronik tersebut.

“Namun, kenyataannya justru dengan UU tersebut disalahgunakan untuk membungkam suara suara kritis rakyat dan klaim oposisi seperti pak Said Didu,” tandas Munarman.

Persoalan pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Ia menekankan pasal itu adalah delik materiel sehingga harus ada akibat yang ditimbulkan.

“Sedangkan, dalam kasus ini tidak ada tuh keonaran sebagai akibat yang ditimbulkan dari pernyataan pak Said Didu,” katanya.

Para pengacara yang tergabung membela Said Didu karena juga mendukung hak-hak dasar rakyat Indonesia dari bentuk kekuasaan sewenang-wenang memperalat hukum.

“Ingat tidak boleh ada penguasa yang boleh menjadi diktator, tirani dalam memegang kekuasaan. Ini harus dihentikan,” tuturnya.

Cara seperti ini sebagai koreksi terhadap pemerintah yang jalankan kekuasaan secara keliru. “Sebagai negara yang menganut konstitusionalisme, kekuasaan harus dikoreksi terus menerus dan dihentikan bila sudah menjadi diktator dan tirani minoritas,” pungkasnya.[mus]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close