POLITICS

Pilkada DKI dan Pilpres, LSI: Trust Publik Pada Institusi Negara Rontok

Indonesiaplus.id – Hasil survei LSI Denny JA dari dua kali survei yakni pada waktu pra dan pasca pilkada DKI Jakarta 2017, serta survei pra dan pasca pilpres 2019. Berimbas menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan lembaga sosial.

Sedangan salah satu ciri dari negara demokrasi yang sehat adalah tingginya kepercayaan (trust) publik terhadap lembaga-lembaga negara tersebut. Lembaga negara dan sosial meliputi Presiden, DPD, DPR, KPK, MK, Polri, TNI, ulama dan pers.

Menurut peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby, kepercayaan publik terhadap lembaga negara mengandung dua dimensi sekaligus. Pertama, legitimasi politik lembaga-lembaga negara tersebut. Kedua, kepercayaan publik terhadap aneka kebijakan yang diputuskan.

”Trust publik yang rendah berimpilkasi pula pada rendahnya legitimasi dan tingginya antipati publik terhadap kebijakan yang diputuskan,” ujar Adjie dalam konferensi pers hasil survei dan menyambut kerja sama LSI Denny JA dan LAPI ITB untuk membuat program bersama Mini MBA & Short Course bidang Good Governance dan Political Marketing di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2019).

Pola survei dengan populasi pemilih nasional sebanyak 1.200 responden di 34 provinsi, dengan metode wawancara langsung. Margin of error sekitar 2,9%. Selain survei, LSI Denny JA juga melengkapi survei ini dengan riset kualitatif dengan metode FGD, in-depth interview, dan analisis media.

Pada Juli 2018 (prapilpres), LSI Denny JA mencatat publik yang percaya bahwa Presiden bekerja untuk kepentingan rakyat sebesar 81,5 % dan sebesar 14,2 % menyatakan tidak percaya. Namun kepercayaan terhadap presiden cenderung menurun pascapilpres.

Pada survei LSI Denny JA September 2019, mereka yang menyatakan cenderung percaya bahwa presiden bekerja untuk kepentingan rakyat mengalami penurunan. Sebesar 75,2 % menyatakan percaya, dan sebesar 18,8 % menyatakan tidak percaya.

“Itu artinya terjadi penurunan sekitar 6,3 % kepercayaan publik terhadap presiden pascapilpres 2019,” katanya.

Menurunnya kepercayaan publik terhadap aneka lembaga negara dan lembaga sosial pasca pilpres 2019 dan Pilkada DKI Jakarta 2017 disebabkan empat faktor utama.

Pertama, masifnya narasi negatif pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019. Kedua event pemilu tersebut, kampanye negatif yang menyerang kredibilitas aneka lembaga tersebut beredar di publik baik dalam bentuk pernyataan tokoh tertentu maupun bahan kampanye yang diedarkan.

Kedua, maraknya kasus korupsi. Banyaknya kasus penangkapan pejabat publik seperti kepala daerah, ketua umum partai politik, anggota DPR dan DPD, Menteri, hakim konstitusi, dan penegak hukum lainnya meningkatkan sentimen negative public terhadap lembaga-lembaga negara.

Ketiga, politik media sosial yang ekstrem. Media sosial yang berkembang menjadi salah satu medium utama kampanye menjadi sumber informasi dan propaganda dalam pertarungan politik.

Pada pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019 banyak beredar konten-konten yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya (hoaks) yang menyerang individu maupun lembaga-lembaga negara.

Keempat, selama Pilpres 2019 dan Pilkada DKI Jakarta 2017, terjadi fenomena pembelahan politik di level grass root. Pembelahan ini juga diikuti dengan saling serang antar pendukung hingga ke isu agama yang sangat emosional.[mus]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close