POLITICS

Pers Harus Jadi Mitra Pemerintah, Mahfud: Tak Boleh Diganggu Kebebasannya

Indonesiaplus.id – Saat ini, Indonesia berada di masa demokrasi, sehingga kebebasan pers tidak boleh dilanggar karena termasuk salah satu pilar dari demokrasi.

“Kita udah memilih demokrasi, dan demokrasi memiliki empat pilar, di antara keempat pilar itu, Pers adalah pilar yang paling sehat, sedangkan pilar yang lain banyak masalahnya, ” ujar Menteri Koordinator bidang Politik

Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dalam dialog kebebasan pers dan profesi wartawan di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat (16/4/2021) sore.

Bagi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, bahwa pemerintah sangat memerlukan kebebasan pers. Terlebih mengingat sejarah perjalan bangsa, ketika terjadi kesewenang-wenangan pada pers, ada sensor dan pengusiran wartawan, pembredelan, kondisi itu adalah awal dari kehancuran.

“Saya lihat pers-lah menjadi pengawal kelangsungan demokrasi. Misalnya, saat orang takut kepada preman karena penegakan hukum sulit sekali, namun ketika pers memberitakan, orang menjadi berani bertindak, penegakan hukum pun berjalan, karena cerminan masyarakat itu adalah pers, ” kata Mahfud.

Dengan semangat itu, maka kalau ada kesalahpahaman dengan pemerintah maka lakukan dialog, sehingga pers menjadi mitra Kerjasama dengan pemerintah namun tidak boleh diganggu kebebasannya.

“Diakui memang pers masih memiliki kendala atau masalah. Namun, dibanding pilar demokrasi lain, eksekutif, yudikatif, dan legislatif, pers masih tergolong yang paling sehat, ” tandas Mahfud.

Ketua Dewan Pers, Mohammad Nuh, mengapresiasi insan pers selalu mendapat prioritas untuk bisa terus bersilaturahmi dengan Menko Polhukam.

Pada kesempatan itu, dia juga mengatakan, kebebasan Pers tidak serta merta adanya, tapi harus diperjuangkan sebelumnya.

“Tidak bisa dibiarkan terus ujug-ujug dapat kebebasan. Jika dibiarkan pasti melenceng, Saya setuju dengan Menko, bahwa kalau mau membangun NKRI ini, maka pilar pers harus diperkuat, ” ungkap Nuh.

Acara digelar terbatas dan dengan protokol Kesehatan dihadiri oleh Ketua Dewan Pers, Prof Muhammad Nuh, Sekretaris Menko Polhukam, Letnan Jendral TNI Tri Soewandono, Sekretaris Jendral Kementerian Komunikasi dan Informasi, Mira Tayyiba, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Argo Yuwono, Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Achmad Riad, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Fadil Zumhana.

Dari Asosiasi Pers di antaranya Aliansi Jurnalis Independen, Persatuan Wartawan Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, pimpinan LBH Pers, anggota Dewan Pers, dan para Pemimpin Redaksi media massa.[had]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close