Selasa, 30 Januari 2018
Indonesiaplus.id – Usulan polisi jadi pejabat gubernur dinilai tidak tepat. Sebab, karakter mereka itu tugasnya melakukan pengamanan dan penegakan hukum di suatu daerah.
“Tugas seorang gubernur itu bertanggung jawab atas pelayanan publik di daerah dan tata kelola birokrasi, ” ujar Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, Selasa (30/1/2018).
Terdapat dua usulan jenderal aktif Polri, yakni Asops Kapolri Irjen Pol Iriawan sebagai pejabat gubernur Jawa Barat dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin sebagai pejabat Gubernur Sumatera Utara oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Mendagri beralasan, masa jabatan gubernur di dua daerah itu akan memasuki waktu pengujung, sehingga harus diisi oleh pejabat gubernur, sebelum resmi gubernur definitif.
“Tidak cocok karakternya dengan karakter polisi. Polisi itu kan pejabat hukum, penjaga keamanan, mengurusi pelayanan umum yang sifatnya dengan penegakan hukum dan keamanan,” tandasnya.
Terlebih mengacu pada peraturan yang ada, sekalipun masuk ke dunia politik, anggota Polri diminta mundur dari jabatannya untuk menjaga kondusivitas pilkada.
“Menurut hemat kami, kita harus taat kepada UU kepolisian dan ketetapan MPR nomor 7 tahun 2000 bagi personel polisi atau TNI yang ingin menduduki jabatan di luar itu harus berhenti atau mengudurkan diri,” katanya.
Di Jawa Barat dan Sumatera Utara ada peserta Pilkada yang berasal dari kalangan militer. Di Sumatera Utara ada mantan Pangkostrad Edy Rahmayadi yang menjadi calon gubernur. Sementara di Jawa Barat ada seorang mantan purnawirawan polisi jenderal bintang dua, Anton Charliyan yang menjadi calon wakil gubernur.
“Sudah semestinya Mendagri lebih peka melihat ini. Jangan menambah kontorversi baru. Apalagi di daerah Jabar ada personel polisi juga yang maju. Lebih baik kita menjaga netralitas dan profesional Polri dalam konteks pengamanan Pilkada,” ajaknya.
Sebelumnya, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Soni Sumarsono menjelaskan, usulan dua nama yang kini ramai jadi perbincangan publik masih sebatas wacana. Bahkan, kata dia, hingga hari ini Mendagri belum pernah menerima nama-nama yang disusulkan secara formal dari Polri.[Mus]
