Indonesiaplus.id – Pemerintah menegaskan tidak akan bernegosiasi mengenai kedaulatan Indonesia, dan permintaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terkait pengakuan kemerdekaan Papua dianggap tidak masuk akal dan tidak akan pernah terwujud.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan sedikit pun wilayah Indonesia karena persatuan NKRI adalah harga mati.
“NKRI didasarkan pada konstitusi, hukum internasional, dan kenyataan faktual. Papua adalah bagian yang sah dari NKRI. Oleh karena itu, tidak ada negosiasi mengenai hal tersebut dan kami (Pemerintah) akan mempertahankan serta memberantas setiap upaya yang ingin merampas bahkan sepotong kecil dari NKRI,” ujar Mahfud setelah menghadiri rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta pada hari Rabu (15/2/2023).
Pemerintah hanya akan menggunakan pendekatan dialog dan persuasif terhadap KKB yang dipimpin oleh Egianus Kogoya, dalam rangka membebaskan pilot Susi Air bernama Philip Mark Merthens yang saat ini disandera. Pihak KKB tidak boleh mencoba meminta sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. “Pemerintah terus berusaha untuk memprioritaskan keselamatan sang pilot,” kata Menko Polhukam dengan tegas.
Sementara itu, Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius Fakhiri, telah mengonfirmasi bahwa Philip Mark Mehrtens saat ini berada bersama KKB di Paro, Kabupaten Nduga, di Pegunungan Papua. Namun, ia belum dapat memastikan lokasi yang tepat.
“Kami masih menunggu laporan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat yang telah diturunkan oleh Bupati Nduga Narnia Gwijangge ke Paro,” jelas Mathius di Papua, Rabu (15/2/2023).
Sebelumnya, telah beredar sebuah video yang memuat permintaan salah satu anggota KKB agar pemerintah mengakui kemerdekaan Papua. Dalam video tersebut, disebutkan bahwa penyanderaan terhadap pilot Susi Air dilakukan dengan maksud untuk memperoleh pengakuan atas kemerdekaan Papua.[had]
