Indonesiaplus.id — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memperketat pemantauan stok bahan bakar minyak (BBM) dan LPG 3 kilogram guna mengantisipasi dampak ketidakpastian geopolitik global terhadap rantai pasok energi.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga ketersediaan energi, khususnya bagi kebutuhan masyarakat sehari-hari.
“Dalam kondisi geopolitik yang masih memanas dan persoalan rantai pasok yang belum sepenuhnya pulih, kami secara khusus memantau ketersediaan BBM dan LPG 3 kilogram,” ujar Pramono dalam konferensi pers, Jumat (17/4).
Ia menegaskan bahwa BBM dan LPG bersubsidi merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang harus dijaga ketersediaannya. Meski kebijakan BBM berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, Pemprov DKI berupaya memastikan distribusi tetap lancar di wilayah Jakarta.
“Untuk BBM memang bergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Namun, kami akan mengelola distribusi agar tidak terjadi kekurangan. Perhatian khusus juga kami berikan pada LPG 3 kilogram,” jelasnya.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga tengah mengkaji pengembangan energi alternatif melalui optimalisasi penggunaan panel surya. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
“Jakarta sedang mengembangkan penggunaan solar panel sebagai energi alternatif. Ini akan dirinci lebih lanjut sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada energi fosil,” kata Pramono.
Pemprov DKI berharap langkah tersebut dapat menjaga stabilitas pasokan energi di tengah dinamika global yang belum menentu.[yus]
