POLITICS

Migrant Care: UU Cipta Kerja Dinilai Abaikan Perlindungan Pekerja

Indonesiaplus.id – Undang-Undang Cipta Kerja dinilai terlalu memberi sejumlah kerugian bagi buruh maupun pekerja migran. Sehingga, regulasi ini juga dinilai mengenyampingkan atau abai pada perlindungan sosial untuk pekerja.

“Dalam pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR diketok pada 5 Oktober 2020 yang memantik gelombang demonstrasi mulai dari serikat pekerja, mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat lainnya, ” ujar Direktur Migrant Care Wahyu Susilo saat webinar ‘Nasib Buruh Pasca UU Cipta Kerja’ di Jakarta, Senin (12/8/2020).

Kebijakan ketenagakerjaan, kata Wahyu, dalam beleid tersebut akan lebih banyak tunduk pada kebijakan ekonomi. Sedangkan, filosofi hukum perburuhan adalah melindungi kaum pekerja yang lemah.

“Saya kira ini regulasi ketenagakerjaan lebih mengintegrasikan persoalan ketenagakerjaan sebagai kebijakan politik dan mengenyampingkan kebijakan sosial,” ungkap wahyu.

Semula UU No. 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) akan disinkronkan dalam draf UU Cipta Kerja. Lalu muncul draf yang mengeluarkan UU tersebut dalam sinkronisasi setelah muncul kesepakatan bahwa klaster ketenagakerjaan dikeluarkan.

Setelah sempat dikeluarkan, muncul akrobat legislasi yang mengingkari kesepakatan-kesepakatan awal. Pada akhirnya, UU No. 18/2017 masuk dalam UU yang disinkronkan dan cenderung dilemahkan.

Sebenarnya pada UU 18/2017 untuk memperketat perketat perizinan dan ruang gerak Perusahaan Pengerah Pekerja Migran Indonesia. Pada Bab Ketenagakernan di draf Cipta Kerja berpotensi merelaksasi perizinan dan ruang gerak P3MI. “Hal ini merupakan pengingkaran terhadap spirit perlindungan migran Indonesia,” tandas Wahyu.

Sementara itu, pengesahan UU Cipta Kerja dinilai tidak pada waktunya. Kondisi Indonesia saat ini sedang menghadapi pandemi Covid-19. Kaum pekerja diyakini menjadi kelompok rentan dari ancaman Covid-19.

Seharusnya, Kementerian Ketenagakerjaan menjadikan kaum pekerja sebagai basis prioritas setelah memiliki memiliki data pekerja yang di PHK serta peningkatan angka pengangguran.

Ada sekitar 166.000 pekerja migran terpaksa kembali ke Tanah Air usai mengalami PHK dan kini mereka tidak masuk dalam skema ketenagakerjaan sosial di Kementerian Ketenagakerjaan.[mus]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close