Indonesiaplus.id – Seratus hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi periode yang penuh dinamika, menandai awal dari berbagai kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Dilantik pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membentuk Kabinet Merah Putih, yang terdiri dari 103 anggota, termasuk 48 menteri dan 55 wakil menteri. Kabinet ini merupakan yang terbesar sejak Kabinet Dwikora yang Disempurnakan pada 1966.
Salah satu langkah awal paling menonjol adalah penyelenggaraan retret bergaya militer di Akademi Militer Indonesia di Magelang pada 25 Oktober 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan visi dan mengharmonisasikan gerak langkah dalam mengemban misi Asta Cita, demi mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.
Selama tiga hari, para anggota kabinet dibekali dengan arah kebijakan pemerintahan serta dilatih kedisiplinan dan kekompakan untuk bersama-sama bekerja melayani rakyat.
Sedangkan, dalam bidang ekonomi, pemerintah mengambil langkah signifikan dengan menghapus piutang macet bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan. Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 yang ditandatangani pada 5 November 2024, dengan tujuan meringankan beban pelaku UMKM dan meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.
Sektor pariwisata, ada peningkatan positif dengan pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara dan domestik. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada kuartal keempat tahun 2024, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 3,37 juta, meningkat 10,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pada saat bersamaan, perjalanan wisatawan domestik mencapai 263,13 juta, meningkat 23,2 persen. Peningkatan ini mencerminkan kepercayaan wisatawan terhadap kebijakan dan kondisi pariwisata Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo.
Tidak semua kebijakan berjalan mulus. Rencana pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% menimbulkan protes dari serikat pekerja dan pelaku usaha. Setelah mendapat masukan dari berbagai pihak, Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan bahwa kenaikan PPN hanya akan diterapkan pada barang dan jasa mewah, sementara barang dan jasa lainnya tetap dikenakan tarif PPN yang sama.
Survei Litbang Kompas pada 4-10 Januari 2025 menunjukkan hampir 81% masyarakat puas dengan kinerja Presiden Prabowo dalam 100 hari pertamanya. Keberhasilan awal dalam memenuhi janji kampanye, seperti program Makan Bergizi Gratis yang dimulai pada 6 Januari untuk anak sekolah dan ibu hamil, menjadi salah satu alasan tingginya tingkat kepuasan ini.
Kendati demikian, beberapa pengamat menilai bahwa kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran belum maksimal. Mereka menyoroti bahwa kebijakan ekonomi belum menyentuh akar permasalahan, seperti penurunan daya beli masyarakat kelas menengah dan rendah. Selain itu, kebijakan di bidang lingkungan dan energi juga mendapat kritik karena dianggap dapat memperburuk krisis iklim.
Namun secara keseluruhan, seratus hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diwarnai oleh berbagai langkah progresif dan tantangan yang harus dihadapi. Dengan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi, harapan besar tertuju pada implementasi kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia yang adil, Makmur dan sejahtera.[hmd]
