Senin, 30 Januari 2017
Indonesiaplus.id – Dijadwalkan pada 8 Februari 2017, perwakilan pemerintah Australia akan berkunjung ke Indonesia. Keunjungan untuk menyampaikan permohonan maaf secara langsung dan melaporan hasil investigasi terkait dugaan pelecehan pada Pancasila.
Melalui keterangan resmi dari Pusat Penerangan TNI, Sabtu (28/1/2017), Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, bahwa Panglima Tentara Australia (Chief of the Defence Force) Jenderal Mark Binskin telah mengirimkan surat dan akan mengutus Kepala Angkatan Darat Letjen Angus John Campbell untuk bertemu Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Mulyono.
Namun, Gatot mengaku belum mengetahui apa saja hasil investigasi internal militer Australia. Berbagai langkah kebijakan yang sudah dilakukan itu nantinya akan menjadi pedoman untuk menentukan sikap pemerintah Indonesia.
“Tentu saja, kiata menunggu saja apa yang akan dibicarakan lebih lanjut. Saya belum tahu, hanya datang sebagai perwakilan untuk minta maaf sambil menyampaikan hasil investigasi,” katanya.
Sikap TNI yang tegas dengan menghentikan sementara sebagian kerja sama dengan Australian Defence Dorce (ADF). Keputusan berawal dari laporan instruktur bahasa Indonesia dari satuan Kopassus Lettu Inf Irawan Maulana Ibrahim perihal dugaan pelecehan Pancasila di Pangkalan Militer Perth, Australia.
“Maulana menemukan materi pelajaran yang melecehkan Pancasila dan TNI. Kurikulum yang diterapkan dan perilaku militer Australia menunjukkan sikap yang mendiskreditkan ideologi Pancasila menjadi Pancagila,” tandasnya.
Peluang dilanjutkannya kerja sama bidang militer dengan ADF masih terbuka. Namun, keputusan itu tergantung hasil investigasi pihak Australia.
Sikap tegas pemerintah Indonesia untuk menghentikan sementara sebagian kerja sama dengan militer Australia juga mendapat apresiasi dari Komisi I DPR.
Komisi I Abdul Kharis Almasyhari meminta Indonesia untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh hubungan dengan Australia, termasuk kebijakan bebas visa dan merumuskan kebijakan yang terkoordinasi serta terukur dalam merespons kebijakan Australia terhadap kedaulatan Indonesia.[Mus]
