Minggu, 22 Juli 2018
Indonesiaplus.id – Penguasaan saham PT Freeport Indonesia 51 persen harus diikuti dengan berbagai kebijakan lanjutan yang berorientasi pada kepentingan nasional khususnya bagi masyarakat dan dan daerah Papua.
Anggota DPD RI dari Provinsi Papua Barat, Mervin Irian Sadipun Komber menyatakan bahwa bukti pemerintah Indonesia menguasai saham mayoritas PT Freeport sehingga perlu dua kebijakan.
Pertama, PT Freeport harus dipimpin oleh orang asli Papua yaitu pemerintah harus menunjuk orang asli Papua menjadi Presiden Direktur PT Freeport Indonesia.
“Kedua, adalah kebijakan pemerintah harus memaksa PT Freeport Indonesia untuk membangun smelter di wilayah Papua,” ujar Mervin yang juga Ketua Badan Kehormatan DPD RI di Jakarta, Minggu (22/7/2018).
Pemerintah Indonesia harus berdaulat atas pengelolaan sumber daya alam yang ada. Hal ini dapat tercermin dari bagaimana peran orang asli Papua sebagai Presiden Direktur PT Freeport dan bagiamana komitmen PT Freeport untuk membangun smelter di wilayah Papua. “Jika pembangunan smelter dilakukan di luar wilayah Papua maka tidak ada dampak yang signifikan bagi masyarakat dan daerah Papua,” tandasnya.
Komber menandaskan bahwa jika Pemerintah mendapatkan 51 persen saham Freeport maka harus dimaksimalkan bagi kemakmuran di Tanah Papua. “Jika tidak maka sebaiknya PT Freeport ditutup saja,” pungkasnya.[Mus]
