POLITICS

Baru Sah! UU KPK Sudah Dijudicial Review ke MK

Indonesiaplus.id – Uji materi atau judicial review hasil revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Yogyakarta.

“Pukat UGM akan menempuh judicial review ke MK,” ujar Ketua Pukat UGM Yogyakarta Oce Madril, Ahad (22/9/2019).

Uji materi tersebut, kata Oce, kan dilakukan guna mempersoalkan indikasi adanya cacat formil dan cacat materiil dalam pembentukan revisi UU KPK.

Adapun yang dimaksud dengan cacat formil yaitu di antaranya mengenai proses pembentukan RUU KPK yang dinilai tidak partisipatif dan tidak termasuk dalam prolegnas prioritas tahun 2019.

Sedangkan cacat materiil dalam RUU tersebut antara lain, terkait sejumlah poin revisi yang dianggap melemahkan KPK, seperti keberadaan dewan pengawas, izin penyadapan, serta wewenang menerbitkan surat perintah penghentian perkara (SP3).

Dalam dua persoalan itu menjadi alasan bagi Pukat UGM untuk mengajukan pembatalan hasil revisi UU lembaga antirasuah itu ke MK.

Namun, jika nantinya MK memutuskan mengoreksi hasil revisi UU KPK, maka hal tersebut menjadi tamparan bagi DPR maupun pemerintah karena telah mengesahkan undang-undang yang bermasalah baik dari segi formil maupun materiil.

“Memang ada banyak sekali kecacatan yang kita nilai dalam UU KPK yang baru,” katanya.

Indonesia Corruption Watch (ICW) dan sejumlah elemen masyarakat lainnya juga berencana mengajukan uji materi hasil revisi UU KPK di MK.

Menurut peneliti ICW Kurnia Ramadhana bahwa materi yang akan diuji terkait beberapa pasal krusial yang termuat dalam revisi UU KPK.

Melalui uji materi di MK nantinya pemerintah dan DPR akan secara terbuka menjelaskan kepada publik tentang alasan di balik dilakukannya revisi terhadap UU KPK tersebut.[mus]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close