POLITICS

ICW: Polisi Terburu-Buru Sidik Dua Pimpinan KPK, Ada Apa?

Kamis, 9 November 2017

Indonesiaplus.id – Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri menilai polisi gegabah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo dan Saut Situmorang.

“Langkah kepolisian ini mendistorsi pemberantasan korupsi. Menurut kami memang terlalu cepat, terbutu-buru,” ucap Febri, Rabu (8/11/2017).

Patut disayangkan munculnya surat ini. Pasalnya, tindaklanjut laporan tindak pidana yang diajukan terhadap pimpinan KPK seharusnya tidak perlu menjadi prioritas polisi. Karena kasus dugaan korupsi KTP elektronik (e-KTP) masih bergulir.

Polisi, kata Febri, terikat nota kesepahaman dengan Kejaksaan dan KPK yang diteken pada 29 Maret 2017. Ketiga lembaga penegak hukum ini sepakat untuk memprioritaskan penuntasan kasus dugaan korupsi di tengah laporan tindak pidana.

Pada pasal 3 ayat 3 perjanjian itu menyebutkan para pihak memprioritaskan perlindungan terhadap saksi dan pelapor dengan mendahulukan penanganan perkara tindak pidana korupsi guna penyelesaian secepatnya.

Dengan adanya surat edaran (SE) Bareskrim No.B/345/III/2005 tertanggal 7 Maret 2005 yang memerintahkan prioritas penanganan kasus dugaan korupsi dalam menangani berbagai laporan pidana.

Saut dan Agus dilaporkan oleh Sandi Kurniawan pada 9 Oktober 2017. Belakangan diketahui, Sandi merupakan anggota tim kuasa hukum Novanto yang tergabung dalam Yunadi and Associates.

Dimulainya penyidikan terhadap dua pimpinan KPK itu justru disampaikan kuasa hukum Novanto, Fredrich Yunadi, bukan kepolisian yang menyidik kasusnya.

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan diterbitkan pada Selasa (7/11/2017). Sebagai pihak pelapor, Fredrich menyatakan bahwa anak buahnya telah menerima SPDP dari Polri terkait penyidikan kasus dua pimpinan KPK.

Sementara itu, aktivis Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Zainal Arifin Mochtar mengatakan, sikap gegabah kepolisian semacam ini justru akan menghambat penuntasan kasus korupsi.

Untuk mencegah seperti ini, Presiden harus langsung memimpin pemberantasan korupsi. Terbukti, beberapa aturan terkait sikap memprioritaskan penuntasan korupsi tak diindahkan polisi jika ada laporan.

“Sama saja ini mendistorsi kasus dugaan korupsi. Inilah kalau Presiden tidak memimpin langsung pemberantasan korupsi, melakukan hal-hal semacam itu berulang-ulang. Ini artinya sudah ada kepentingan,” pintanya.

Mantan Ketua Panita Seleksi Pimpinan KPK Destri Damayanti juga mengingatkan bahwa korupsi merupakan satu dari tiga kejahatan khusus yang menyandera Indonesia, selain terorisme dan narkoba. Menurutnya polisi harus memahami penuntasan korupsi sebagai prioritas di samping tindak pidana lainnya.

Jika status penyidikan kasus yang membelit dua pimpinan ini meningkat dan mendudukkan keduanya menjadi tersangka, maka penuntasan kasus korupsi mengalami kemandegan karena masalah kolektif-kolegial dalam pengambilan keputusan. “Kami dulu memilih benar-benar susah, kini masalahnya seperti itu lagi,” katanya.[Mus]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close