Sabtu, 7 Januari 2017
Indonesiaplus.id – Dalam catatan ICW sedikitnya ada 350 kepala daerah terjerat kasus hukum sejak 2004. Sedangkan berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri per 2013, sedikitnya ada 58 dinasti politik di Indonesia.
“Namun, yang masuk daftar Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau ditetapkan tersangka sekitar 78, sampai yang terakhir Bupati Klaten,” ujar Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo dalam diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/1/2017).
Desentralisasi belum mampu menciptakan pemimpin yang akuntabel. Terutama partai politik, dianggap belum menggunakan sistem yang merit atau penilaian berdasarkan kinerja.
Tentu menjadi persoalan parpol manapun di Indonesia. Nyaris tak ada partai yang sudah punya sistem demokrasi internal atau sistem kaderisasi yang relatif terukur. Kekuasaan keluarga, kata dia, lebih mudah difasilitasi lewat proses-proses di internal partai.
“Kita lihat di realitas politik terutama di daerah. Dimana si A jadi ketua DPD partai A, kemudian adiknya bupati dimana, menjadi ketua DPC partai yang sama. Jadi dalam parpol sendiri terjadi dinasti politik,” katanya.
Menurutnya, dinasti politik berkembang, salah satunya adalah karena masih difasilitasi oleh partai politik. Namun, hingga kini tak ada kepala daerah yang berlatar belakang dinasti politik maju ke pencalonan lewat jalur independen.
“Hal ini menunjukan bahwa partai adalah sumber persoalan, pada akhirnya partai yang harus dibenahi,” tandasnya.[Mus]
