Jumat, 27 Januari 2017
Indonesiaplus.id – Tertangkapnya hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar, membuat banyak pihak prihatin. Salah satunya, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang meminta agar kasus ini menjadi pelajaran semua pihak.
“Kasus ini agar menjadi pelajaran yang sangat serius bagi penegakan hukum. Tentu ini suatu yang betul-betul pembelajaran serius dari pemberantasan korupsi itu sendiri dan praktek birokrasi,” ujar Hidayat di Jakarta, Kamis (26/1/2017).
Masyarakat tahu, kata Hidayat, jika Indonesia adalah negara hukum dan harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Sehingga dapat menciptakan negara yang bebas korupsi. Terjadinya pelanggaran hukum bisa terjadi dengan orang yang berlatar belakang partai politik atau pun tidak. Mengingat, Patrialis Akbar merupakan mantan politikus PAN.
“Di KPK sendiri, beberapa kasus tidak terkait dengan partai politik. Menurut saya, latar belakang jangan sampai jadi kambing hitam yang kemudian dikambinghitamkan, seolah-olah orang berlatar belakang partai politik pasti bermasalah, Jokowi latar belakang parpol tidak bermasalah kan?” kata Wakil Ketua Dewan Majelis Syuro PKS ini.
Menurutnya, orang eks partai politik bukanlah menjadi landasan untuk selanjutnya pemilihan hakim MK. “Tentu saja, hal itu kriminalisasi terhadap partai politik. Sekali lagi, Presiden dari partai politik dan baik-baik saja. Presiden lebih dari yudikatif,” tandasnya.
Jangan sampai masalah ini dijadikan sarana kriminalisasi partai politik bahwa kalau dari parpol pasti bermasalah dan tidak dari parpol tidak bermasalah. “Sama seperti Pak Irman Gusman, dia kan bukan dari partai politik,” tandasnya.[Mus]
