Jumat, 27 Januari 2017
Indonesiaplus.id – Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, agama merupakan urusan yang sangat sensitif. Tak heran, kegaduhan di masyarakat akan mudah tercipta saat agama dikomplekskan dengan hal-hal lainnya.
Fenomena itu terlihat dari saling melapor kepada Kepolisian yang melibatkan para figur agama dan politik dengan tudingan menistakan agama maupun menistakan dasar negara.
“Ketika kondisi ini tidak terkontrol suasana menjadi gaduh terus dan semakin sensitif, karena agama dilibatkan. Kita memang lagi puber, puber penggunaan media sosial, puber demokrasi, puber kebebasan. Kalau ini tidak segera diatasi itu melelahkan, buang energi,” ujar Cendekiawan muslim Komaruddin Hidayat di Jakarta, Kamis (26/1/2017).
Komarudin tidak sepakat jika pelaporan demi pelaporan akan bisa mengancam perkembangan demokrasi di dalam negeri. Diakuinya hal itu akan menguras energi dan bisa menghambat jalannya program pemerintah.
“Jika tidak terkendali buang energi saja, menghambat agenda lain, agenda ekonomi dan agenda lainnya. Ini kan membuat orang menjadi malas,” ucapnya.
Mantan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu, mengimbau agar semua pihak berperan aktif mencegah terjadinya kegaduhan terus berlanjut.
“Ya, semua pihak, para tokoh masyarakat, intelektual, ulama, kemudian pemerintah. Jadi ramai-ramai karena semua terlibat, mestinya harus semuanya menyadari ini membuat kita sakit, lelah,” tandasnya.
Tak hanya menghabiskan energi, saling lapor dan maraknya aksi juga dianggap bisa merugikan dalam hal keuangan negara.Misalnya polisi, demonstrasi itu biaya pengamanannya mahal. Sementara yang demo juga mahal. Lantas orang yang dipanggil Kepolisian karena salah dipanggil lagi, dipanggil lagi, itu kan juga lelah.
“Pendukungnya lama-lama juga lelah. Saat ini, siapa pun orangnya kalau mengerahkan orang harus ada uang, untuk makan konsumsi, transportasi,” katanya.
Tentu saja, dalam hal ini Presiden Jokowi perlu turun tangan. Namun tak berarti bahwa hal tersebut sepenuhnya adalah tanggung jawab Jokowi. “Kapan Presiden mau kerja, kalau Presiden hanya diminta silaturahim melulu. Juga, masyarakat harus sadar dan aktif,” katanya.[Mus]
