Indonesiaplus.id – Mendengar soal pertanyaan reshuffle kabinet, Presiden Jokowi tersenyum saat ditanya oleh para awak media usai meninjau Stasiun Manggarai Jakarta. “Saya dengar,” ujar Presiden, Senin (26/12/2022).
Isu reshuffle bergulir sesuai dengan rekomendasi Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat yang meminta Jokowi mengevaluasi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Kehutanan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya.
Seperti diketahui, kedua menteri tersebut memiliki latar partai poltik dari NasDem. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Choirie alias Gus Choi mengatakan partainya siap menghadapi segala situasi atas keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di dalam pemerintahan.
“Tentu bagi Nasdem siap menghadapi segala situasi,” tandas Gus Choi, saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (23/12/2022).
Keputusan mereshuffle kabinet merupakan hak perogratif Presiden Jokowi. Sikap Partai Nasdem mempersilakan Jokowi untuk melakukan reshuffle jika dibutuhkan. “Itu hak prerogatif presiden. Silakan, apa maunya,” katanya.
Sementara itu, Wasekjen PKB Syaiful Huda menilai bahwa reshuffle kabinet adalah hal wajar, karena ada perbedaan pandangan politik anggota koalisi.
“Ada banyak pertimbangan, termasuk bisa saja mungkin dianggap ada perbedaan cara melihat politik. Saya kira itu wajar,” ungkap Syaiful
Syaiful menilai hanya Jokowi yang tahu apa urgensi pemerintah kembali melakukan reshuffle kabinet. Kalau dirasa ada yang menggangu kinerja pemerintahan, sudah pasti Jokowi akan mengambil tindakan untuk perbaikan, termasuk lewat reshuffle.
“Sangat subjektif karena jabatan menteri jabatan politik. Karena jabatan politik, hari ini dia dilantik, besok dipecat, biasa. Karena jabatan politik,” katanya.
“Kalau presiden terganggu psikologisnya dengan seorang pembantu, di-resign pasti. Jadi kalau ditanya, enggak ada urgensinya, bentar lagi pemilu, urgensinya, ya urgent kapan pun menurut subjektivitas.” imbuhnya
Terkait apakah sinyal reshuffle ini karena Partai NasDem telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres), dia enggan berkomentar. PKB menyerahkan sepenuhnya keputusan reshuffle kepada Jokowi, termasuk soal nasib menteri-menteri dari PKB.
“Namun, yang pasti kita belum tahu. Rapat koalisi jarang dan enggak bisa nilai (deklarasi NasDem) ini ganggu apa tidak. Sepenuhnya presiden yang bisa nilai. Tapi dalam agenda legislasi sih enggak ada kendala,” ujarnya.
“Jadi, kita serahkan ke Pak Presiden. Soal kapan pun presiden bisa ganti. Karena kapanpun presiden bisa nilai urgent dan punya hak,” pungkas Syaiful.[had]
