Kamis, 8 Juni 2017
Indonesiaplus.id – Batal dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai salah satu pengarah dalam lembaga Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, mengungkapkan alasannya.
Kendati pun tak merinci apakah keputusan itu datang dari Istana. Dia mengisyarakatan pembatalan itu terjadi lantaran tidak bertemunya satu kesepakatan jika kelak ia menjabat.
“Ini terkait dengan loyalitas, tapi tidak menghalangi kritisisme. Maka saya sudah tahu dan atas kesepakatan saya untuk tidak dimasukkan ke jajaran Dewan Pengarah,” ujar Din di Jakarta, Rabu (7/6/2017).
Dengan sikapnya tersebut, Din tidak menerima tawaran menjadi Dewan Pengarah untuk mengisi posisi yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo.
Padahal, sejak ditawarkan posisi itu pada Januari lalu oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Din sudah mendukung adanya badan tersendiri yang dapat mengimplementasi ideologi Pancasila di masyarakat.
“Memang lembaga ini penting. Pancasila jangan hanya di kata-kata, tapi di perbuatan. Masalah bangsa selama ini, hiruk pikuk dan karut marut, karena bangsa ini meninggalkan Pancasila,” katanya.
Pengangkatan UKP-PIP ini dituangkan dalam Kepres Nomor 31 M 2017 tentang Pengangkatan Pengarah dan Kepala UKP-PIP.
Susuan Dewan Pengarah:
1. Megawati Soekarnoputri
2. Try Sutrisno
3. KH Said Aqil Siradj
4. Mahfud MD
5. Ahmad Syafi’i Ma’arif
6. KH Ma’ruf Amin
7. Pdt Andreas Anangguru Yewangoe
8. Wisnu Bawa Tenaya
9. Sudhamek Agoeng
Kepala UKP PIP: Yudi Latief.
[Mus]
