Rabu, 17 Oktober 2018
Indonesiaplus.id – Tudingan ada upaya intervensi polisi pada acara Muktamar XVII Pemuda Muhammadiyah, yang akan digelar di Yogyakarta pada November mendatang ditepis Mabes Polri.
“Ah tidak ada, kita tidak ada urusan dengan itu,” ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto, Jakarta, Rabu (17/10/2018).
Pertama kali adanya dugaan intervensi dari kepolisian diungkapkan oleh Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak. Bahkan kepolisian disebut-sebut mengintervensi Pemuda Muhammadiyah untuk memilih kandidat tertentu pada Muktamar mendatang.
“Tidak ada intervensi-intervensi. Kita lakukan tugas profesional,” tandasnya.
Dahnil Anzar mengaku mendapat laporan dari beberapa kadernya di daerah soal dugaan upaya intervensi yang dilakukan polisi pada Muktamar Pemuda Muhammadiyah.
Hal itu disampaikan Dahnil usai diperiksa sebagai saksi dalam kasus hoaks Ratna Sarumpaet di Mapolda Metro Jaya, Selasa (16/10/2018).
“Saya beberapa hari ini mendapat laporan dari teman-teman pimpinan daerah PP Muhammadiyah di daerah-daerah, kemudian pimpinan wilayah PP Muhammadiyah di wilayah provinsi itu bahwasannya mereka didatangi oleh polisi,” ucap Dahnil usai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Selasa (16/10/2018) malam.
Para polisi, menurut dia, melontarkan pertanyaan yang aneh kepada pengurus salah satu ormas terbesar di Indonesia itu. Mereka ditanyai seputar Muktamar Muhammadiyah, mulai dari jadwal penyelenggaraan hingga kandidat ketua umum ke depan.
“Bahkan polisi mendorong, idealnya nanti yang dipilih jadi ketua adalah calon A,” katanya.
Dahnil menduga, tindakan polisi-polisi itu mirip dengan apa yang terjadi di era Orde Baru. Ia menegaskan, Muhammadiyah menolak adanya intervensi. Dahnil khawatir organisasinya dipolitisasi.
“Kami secara institusional akan mengirim surat kepada Pak Kapolri apakah betul ada perintah itu. Jangan sampai kemudian ada upaya politisasi,” tegasnya.[mus]
