Kamis, 29 Desember 2016
Indonesiaplus.id – Berembus isu reshuffle atau perombakan kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla
menjelang akhir tahun 2016. Partai-partai pendukung pemerinwatah pun mulai angkat bicara.
Salah satunya, Ketua DPP Partai Hanura, Dadang Rusdiana, reshuffle kabinet sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden.
“Reshuffle itu kan hak prerogatif Presiden. Ada atau kapan, sepenuhnya beliau yang menentukan,” ujar Dadang di Jakarta, Kamis (29/12/2016).
Menurutnya, jika reshuffle ini sekadar isu, ia yakin Presiden tidak akan melakukan hal itu dalam waktu dekat ini. “Saya yakin, menurut pandangan saya, dalam waktu dekat tidak ada reshuffle, tidak ada urgensinya,” ucapnya.
Namun, dalam hal ini sepakat bahwa Presiden, tidak ada reshuffle dalam waktu dekat,” tegas dia lagi. Senada dengan Partai Hanura, PPP juga menyerahkan sepenuhnya masalah reshuffle kepada Presiden Jokowi.
“Soal apakah akan ada lagi atau tidak reshuffle kabinet, kita percayakan saja sepenuhnya sama Presiden. Selain merupakan hak prerogatif Presiden, yang tahu apakah ada kebutuhan reshuffle atau tidak ya Presiden,” tegas Sekjen PPP, Arsul Sani.
Lingkungan politik Indonesia, kata Asrul, aneh karena isu reshuffle yang kembali berembus. Padahal, Presiden pun tidak bicara apa-apa.
“Lingkungan politik kita ini memang aneh, termasuk para pengamat politiknya, selalu mengembus-embuskan soal reshuffle padahal Presiden yang punya hak prerogatif belum menyampaikan niatnya. Apakah sudah tepat atau tidak kalau enggak ada reshuffle, ya kembali kita serahkan pada Presiden,” katanya.
Sekjen PKB Abdul Kadir Karding berharap, jika memang benar reshuffle kabinet dilakukan, jatah menteri PKB di Kabinet Kerja tidak dikurangi. Mengingat, saat ini PKB masih menduduki tiga kursi menteri, yaitu Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, serta Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjoyo.
“Kami berharap semoga menteri-menteri kami posisinya aman. Kami ingin tetap bekerja sama dengan pemerintahan Pak Jokowi,” tandasnya.
Sementara itu, Anggota Dewan Pertimbangan Partai Nasdem, Taufiqulhadi, mengatakan saat ini bukan waktu yang tepat untuk mengganti menteri. Namun, jika Presiden tetap mau merombak kabinetnya, penambahan atau pergantian menteri, mesti dilakukan demi mendorong kinerja yang lebih baik.
“Reshuffle harus betul-betul mendorong stabilitas, mengirim sinyal positif terhadap pasar serta memberi kesan untuk perubahan yang lebih baik. Kalau tidak, justru akan berpengaruh tidak baik terhadap kabinet,” tandasnya.[Mus]
