POLITICS

Baru Dua Hari, Kelakuan Anggota MPR Separuhnya Bolos Rapat Paripurna

Indonesiaplus.id – Rabu (2/10/2019), digelar rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk periode 2019-2024, sehari usai para anggota DPR resmi dilantik pada Selasa (1/10/2019).

Namun, rapat yang seharusnya dihadiri anggota MPR dari DPD dan DPR hanya dihadiri setengah dari total anggota.

Bahkan, Ketua MPR sementara, Sabam Sirait juga tidak hadir dalam rapat paripurna tersebut. Menurut Wakil Ketua MPR sementara Hillary Brigitta Lasut, berdasarkan catatan hadir dari Sekretariat Jenderal sampai yang hadir 376 anggota dari 711 anggota MPR.

“Jadi, sidang memenuhi syarat dibuka karena kuorum telah tercapai,” ujar Brigitta membuka rapat yang digelar di Ruang Rapat Paripurna MPR RI, Rabu (2/10/2019).

Agenda sidang paripurna MPR kali ini pengesahan jadwal acara sidang, dan pembentukan fraksi-fraksi serta kelompok DPD di MPR RI.

Ini maslah klasitk soal kehadiran anggota parlemen dalam rapat, misalnya dalam rapat paripurna DPR. DPR sering kali beralasan, anggota tidak hadir karena harus mengunjungi daerah pemilihannya untuk mendengar aspirasi.

Periode sebelumnya, pengesahan regulasi penting seperti revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) juga saat dihitung secara manual tidak memenuhi batas kuorum. Dari total 560 anggota DPR kala itu, hanya 102 anggota yang hadir.

Tidak terpenuhinya kuorum, keabsahan pengesahan UU KPK diragukan dan menjadi alasan sejumlah pihak berniat mengajukan uji formil regulasi itu ke Mahkamah Konstitusi.

Pada rapat paripurna pelantikan pimpinan DPR, Senin (2/10/2019) malam, anggota yang hadir juga hanya separuh. Hal itu diakui oleh Ketua DPR terpilih, Puan Maharani.

“Ke depan diharapkan komitmen pimpinan fraksi supaya bisa mengimbau anggotanya di acara-acara yang perlu kehadiran anggota untuk bisa datang ke acara tersebut,” ujar Puan, Selasa (1/10/2019) malam.

Para anggota DPR untuk tidak berlindung di balik lemahnya UU MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) perihal absensi.

“Kehadiran dan ketidakhadiran ini diatur dengan semangat lemah di UU MD3 dan Tatib DPR. Seharusnya anggota DPR tidak berlindung di balik lemahnya aturan itu untuk memelihara kemalasan mereka,” ujar Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus di Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Tantangan pertama anggota DPR dan DPD anyar tidak berat. Saat ini, parlemen hanya diminta untuk menunjukkan niat mereka mau bekerja serius dengan hadir dalam rapat yang telah diagendakan.

Mungkin saja akan membuat publik yakin akan kinerja para anggota parlemen baru. Kondisi itu akan mampu mendorong perubahan dan bisa diandalkan untuk menjadi wakil rakyat yang sesungguhnya.

“Ini potret banyaknya anggota yang tidak hadir di paripurna hari kedua langsung menghempaskan optimisme awal itu di mata rakyat,” pungkasnya.[mus]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close