Senin, 4 September 2017
Indonesiaplus.id – Aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengusut dan bertindak tegas terhadap segala bentuk penyimpangan dana desa oleh pemerintahan daerah di Papua.
“Kondisi itu terjadi sekarang coba periksa pemerintahan yang di dalam. Dana desa banyak penyimpangan di Papua. Jadi, KPK, kejaksaan, pihak penegak hukum harus tegas,” ujar staf khusus Presiden Kelompok Kerja Papua Lenis Kogoya di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (4/9/2017).
Aparat penegak hukum, kata Lenis, dinilai kurang tegas dalam menindak pelaku penyimpangan dana desa.
Pasalnya, segala bentuk penyimpangan itu, justru menghambat kemajuan di Papua, termasuk sumber daya manusianya. Lenis juga berharap KPK tidak segan menindak siapa pun pelaku korupsi di Papua.
“Saya minta tegakkkan keadilan, tegakkan aturan. Kalau memang ada yang korupsi diangkut. Banyak orang Papua yang ingin maju. Harus diberantas. Kalau ada yang korupsi diangkut. Papua dan Jawa itu harus sama. Ngapain kita takut-takut,” tandasnya.[Sap]
