Kamis, 26 Oktober 2017
Indonesiaplus.id – Tahun ini, salah satu tokoh yang diajukan sebagai pahlawan nasional adalah Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.
Pemerintah memutuskan untuk tidak memilih mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu.
Menurut Wakil Ketua Dewan Gelar Jimly Asshiddiqie mengatakan, Gus Dur bukan tidak memiliki kualifikasi untuk dipilih sebagai pahlawan nasional.
Akan tetapi, pemerintah lebih memilih tokoh yang berasal dari abad ke-17 dan abad ke-18. Hal ini dilakukan agar penilaian menjadi tidak bias.
“Kalau yang masih baru nanti bias kami menilai. Bisa saja generasi yang akan datang menilainya,” ujar Jimly, usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (26/10/2017).
Tokoh seperti Gus Dur pasti memenuhi berbagai syarat dan kualifikasi untuk menjadi pahlawan nasional.
Namun, kata Jimly, terlalu cepat apabila gelar pahlawan itu disematkan tidak lama setelah Gus Dur wafat pada 2009 lalu. “Terlalu cepat. Bukannya tidak memenuhi syarat dan tidak layak. Isitilah kasarnya kuburannya masih basah,” ucapnya.
Ketua Dewan Gelar Ryamizard Ryacudu mengatakan, tiga tokoh yang dipilih tahun ini berasal dari luar Pulau Jawa, yakni Provinsi Aceh, Provinsi Riau, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Dari Provinsi Aceh, tokoh yang diajukan adalah Malahayati. Dari Provinsi Riau, yang diusulkan adalah Mahmud Marzuki.
Sementara, dari NTB, tokoh yang diusulkan Tuan Guru Kyai Haji (TGKH) Muhammad Zainuddin Abdul Majid atau dikenal dengan nama Hamzanwadi.
Dewan Gelar, kata Ryamizard, memilih berdasarkan sembilan nama yang diajukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
Mensos menyatakan bahwa selain sembilan nama itu, Kementerian Sosial juga menyampaikan kembali beberapa nama tokoh yang diusulkan sebagai pahlawan nasional.
Usulan tersebut telah melalui telaah tim TP2GP dan dinyatakan memenuhi syarat. Mereka antara lain, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Lafran Pane yang dikenal karena mendirikan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).[Sap]
