Indonesiaplus.id – Sejumlah pihak meragukan upaya pemerintah dalam mengetaskan kemiskinan di Indonesia. Namun, tesis itu dimentahkan oleh Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung melalui tiga peneliti, yaitu Didit Widiowati, Edi Suhanda dan Benny Setia Nugraha yang membuka cakrawala dengan basis data lapangan yang komprehensif.
Para peneliti memotret kemandirian warga miskin sebagai buah dari keikutsertaan mereka dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dengan mengambil tiga sample tempat yaitu di Kabupaten Ciamis, Temanggung dan Tulung Agung. Pasalnya, mengatasi kemiskinan diperlukan sinergitas dan kolaborasi dari sisi political will, sosio demografis wilayah, socio cultural hingga diri dari para warga miskin itu sendiri. Hal itu terpenting sebagai dasar mengatasi kemiskinan sebab jangan biarkan orang miskin sendiri, jangan putus mendampingi warga miskin dan jangan lupa berikan rasa aman untuk mereka agar bisa merubah diri.
Salah satu sisi yang ditangkap dari penelitian tersedbut adalah kekuatan dari penyuluhan, khususnya penyuluhan sosial tentang motivasi, edukasi, pemberdayaan. Menyakinkan pada orang miskin bahwa “kita bukanlah budak dari nasib”. Pada bagian sisi lainnya bagaimana penyuluhan mengarahkan penguatan motivasi, passion (gairah) dan tidak bermental baja.
Pada dasarnya, penyuluhan sosial sebagai wahana komunikasi, memberikan informasi dan Pendidikan berpegang pada prinsip pelayanan kemanusiaan, saling menghormati, serta menumbuhkan motivasi hidup sejahtera dengan mengedepankan keseimbangan pemenuhan kebutuhan fisik, psikis, sosial dan ekonomi sesuai kondisi budaya dan ajaran agama.
Penyuluhan sosial adalah suatu proses pengubahan perilaku yang dillakukan secara sistematis dan terencana. Proses pengubahan perilaku ini terjadi dari pasif menjadi aktif, dari menolak menjadi menerima, dari tidak tahu menjadi tahu, kemudian menjadi mau dan perlu dan akhirnya dapat menjadi pelaku perubahan.
Dalam mewujudkan tugas penyuluhan tersebut, di dalamnya terjadi (1) proses penyebaran informasi kemiskinan dengan fakta yang ada, sehingga tidak terjadi miss information; (2) proses komunikasi secara konseptual kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami apa yang disampaikan; (3) proses pendidikan sistematis pada kelompok PPKS, pelaku, dan stake holder, sehingga kelompok sasaran mau dan mampu melaksanakan tugas secara professional; (4) proses pengembangan pelayanan sehingga terjadi peningkatan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Kemensos, 2010).
Sedangksn, dalam upaya mewujudkan proses itu dibutuhkan penyuluh sosial yang mempunyai kompetensi, integritas, dan profesionalitas. Dilihat dari fenomena PPKS ataupun PSKS sebagai tonggak penyelenggaraan kesejahteraan sosial, perlu dilakukan pengkajian sebagai pijakan perumusan kebijakan. Maka sejalan pernyataan itu kebijakan (model) pemberdayaan dikaji di kelompok pendamping dan pendamping menjadi instrument penting dalam keberdayaan KPM PKH, dengan model kegiatan yang sifatnya in door mapun out door.
Pendekatan in door dengan para pendamping melakukan kajian pustaka, analisis fakta, pengolahan data sampai membuat alternatif kemasan pesan, media, dan teknik penyuluhannya. Out door melakukan uji coca perlakuan kearah menumbuhkan, mengembangkan, memberikan pelayanan rancang bangun kebijakan dan jasa teknis Usaha Kesejahteraan Sosial di lapangan.
Temuan penelitian memperlihatkan peran dan fungsi pendamping sebagai penyuluh sosial adalah menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan serta kemandirian KPM PKH dalam mengakses peluang secara kolaboratif. Model penyuluhan sosial dilaksanakan dengan memberikan perlakuan berupa bimbingan motivasi, bimbingan ketrampilan, dan bimbingan sosial. Kegiatan penyuluhan ini dilakukan secara berulang ulang sampai proses dan hasil dinilai cukup.
Dalam penelitian ini menemukan kemanfaatan dari penyuluhan sosial, terkait alasan dikuatkannya penyuluhan pemberdayaan ekonomi KPM PKH: (1) KPM merupakan potensi yang bernilai sosial, (2) lebih efektif dalam dalam membangun kemitraan/jejaring kearifan local, (3) sebagai wadah diskusi pemecahan masalah berbasis masyarakat. Ketiga hal ini setiap saat dilakukan monitoring dan evaluasi sebagi upaya mengetahui optimalisasi proses perkembangan keberhasilan
Penyuluhan sosial terkait diseminasi model pemberdayaan KPM di 3 lokasi penelitian, dilakukan dengan penekanan pada rancang bangun kebijakan pengembangan KPM memalui kelompok yang bisa menciptakan prasarana dan sarana serta metode wirausaha. Diseminasi merupakan penyemaian prototype (model dasar) pemberdayaan KPM, yaitu melalui bimbingan motivasi, bimbingan sosial, dan bimbingan ketrampilan usaha ekonomi produktif, melakukan jejaring.
Implementasi penyuluhan sosial kemandirian KPM PKH di Ciamis, Temanggung, dan Tulung Agung sebagi benchmark dari penelitian ini pada hakikatnya adalah penguatan sarana wirausaha (ekonomis produktif) berbentuk pemberdayaan KPM PKH yang dirancangbangun untuk menumbuhkan kemandirian KPM, menumbuhkan kreatifitas kewirausahaan, usaha inovasi dan merupakan kolaborasi kearifan lokal, pendampingan, serta pemangku kepentingan dalam pembinaan wirausaha KPM PKH, tanpa mengurangi aspek kehidupan sosial.
Namun, menarik dikaji dari best practice di ketiga kota tersebut, bagaimana para pendamping punya kemampuan dalam melakukan penyuluhan sosial pemberdayaan KPM PKH menuju kemandirian yang terbuktikan dengan pernyataan keluar dari keanggotaan PKH (graduasi), karena sudah mampu mengembangkan kemampuan pemenuhan ekonomi keluarganya.
Hasil pengamatan lapangan atas kiprah para pendamping yang menerapkan keilmuan penyuluhan sosial, dapat dirumpunkan dari sisi tujuan, strategi, langkah, materi (pesan). Setidaknya ada 3 tujuan dari penyuluhan sosial terkait dengan pemberdayaan KPM PKH:
1.Memberikan kesempatan, keleluasaan, kewenangan, dan kemampuan kepada KPM agar bersedia mengaktualisasikan segenap kemampuan dalam upaya pendayagunaan dan pengelolaan berbagai sumber serta potensi kesejahteraan sosial.2. Menciptakan sarana untuk mencapai tujuan Bersama sebagai bekal untuk memahami, mengakses, dan memanfaatkan setiap bentuk peluang bagi pemenuhan kebutuhan pokok keluarga. 3. Meningkatkan peran serta KPM PKH untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, khususnya dalam mengatasi kerawanan sosial ekonomi KPM PKH di lingkungannya.
Sedangkan, dari sisi strategi penyuluhan sosial baik dari sisi komunikasi intra manusia maupun sisi komunitas: Menyiapkan mental KPM PKH menjalankan keakraban diantara sesama KPM, antara KPM dan pendamping dan mitra lainnya; 2. Mengenalkan permasalahan, potensi, dan sumber kesejahteraan sosial yang tersedia di lokasi tempat tinggal KPM; 3. Mengajak KPM PKH untuk mengenali kebutuhan beserta alternatif pemenuhan kebutuhan tersebut dengan berbasis kearifan lokal.
4. Mengajak KPM PKH memahami potensi diri untuk berusaha melepaskan permasalahan kemiskinan yang dihadapip; 5. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan memberikan bekal pengetahuan usaha ekonomis produktif sesuai pilihannya, sesuai minat, serta memperkuat pemahaman hakekat manajemen keuangan rumah tangga; 6. Memberikan bekal ketrampilan usaha bersama kepada KPM PKH (bila mau bekerja Bersama) sesuai dengan potensi yang dimiliki, melalui pemberdayaan, pendekatan kelompok dan pengembangan aspek yang berkaitan dengan pengelolaan usaha; serta 7. Mengajak KPM PKH menjalin relasi untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan.
Melalui penyuluhan sosial yang dilaksanakan ini, para pendamping memfungsikan diri sebagai penyuluh sosial tidak sifatnya tunggal, karena ada batas kemampuan dan pengetahuan. Kredibilitas penyuluh terukur satu diantaranya saat membangun asosiasi dengan keahlian lainnya yang difungsikan sebagai penyuluh.
Upaya membangun kapasitas diri KPM PKH bisa kita minta bantuan pada tenaga yang ahli dalam keilmuan motivasi, wirausaha bisa diambil dari praktisi atau ahli bidang perdagangan, seperti kasus lapangan di KPM PKH Kabupaten Ciamis terkait makanan tradisional ceriping dari ketela, gula aren dan kue, mulai dari cara produksi, ketrampilan mengolah, pengemasan produk, dan pemasarannya.
Hasil lapangan dari penyuluhan sosial di 3 kabupaten ini telah membuka ruang kemandirian pada KPM PKH, menyatakan diri sudah keluar dari ketergantungan, keluar dari kemiskinan, ada motivasi diri untuk berubah, motivasi untuk tidak miskin lagi. Kemiskinan hanya bisa diatasi oleh dua hal kemauan dari orang miskin itu sendiri dan pendampingan, penyuluhan yang terukur serta terjadwal.
Sesi graduasi hanya sebuah nama, tapi hakekat utamanya terletak pada pengubahan perilaku agar hidup lebih sejahtera, tercukupi sandang, pangan dan rasa aman. Sejatinya inilah potret dari pengentasan kemiskinan. Bisa diibaratkan pendamping sebagai matahari dan KPM PKH diibaratkan hujan. Kita membutuhkan keduanya untuk melihat pelangi yang indah. Pelangi Indonesia Sejahtera dan kemiskinan terentaskan dengan baik di bumi Nusantara.[ama]
