HUMANITIES

Menag: Usai Pilkada Pembuatan KTP Penghayat Kepercayaan Dimulai

Kamis, 5 April 2018

Indonesiaplus.id – Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait aliran kepercayaan yang masuk dalam e-KTP. Pemerintah akan melaksanakan keputusan tersebt, dengan melakukan pendataan dulu.

Menteri Agama Lukman Hakim menjelaskan, pihaknya akan melakukan pendataan terlebih dahulu terhadap para penganut kepercayaan ini.

“Demi efisiensi, KTP yang ada tetap berlaku, tapi bagi penganut kepercayaan, Kemendagri akan membuat KTP sendiri bagi mereka. Tentu jumlahnya tidak sebanyak KTP yang ada sekarang,” ujar Lukman Hakim, usai rapat kabinet terbatas, di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/4/2018).

Penggunaan KTP penghayat kepercayaan, tidak dikeluarkan saat ini. Tetapi untuk menghindari masalah, maka dikeluarkan setelah perhelatan pilkada serentak 2018 nanti.

“Usai pilkada selesai harapannya sudah bisa dimulai, karena masih memerlukan waktu satu dua bulan ke depan mengupdate jumlah dan keberadaan mereka di seluruh wilayah,” katanya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, bahwa pihaknya sudah bertemu dan berdiskusi dengan enam agama yang ada di Indonesia. Termasuk penganut aliran kepercayaan, yang dalam catatan Kemendagri ada sekitar 138 ribu lebih.

Aliran kepercayaan, ada juga yang kumpulan dari agama-agama. Bagi yang tetap menginginkan identitas agama masing-masing, maka menurutnya itu tidak ada masalah.

“Masalahnya ada mau dan yang enggak, kami bukan Islam, Hindu, Kristen, silahkan ditulis Ketuhanan Yang Maha Esa. Fisiknya enggak berubah tapi hanya itu aja,” tandasnya.

Pemerintah memberi keleluasaan, apakah kolom kepercayaan itu akan diisi atau memilih kolom agama saja. Namun kalau dua-duanya, pihaknya juga mengakomodir.

“Ada yang mau dikosongin juga boleh, mau disisi juga boleh. Tapi Kuningan (Jawa Barat) kan enggak mau yang Sunda Wiwitan. Enggak boleh kalau enggak disebut agama. Makanya dia ajukan ke MK. MK mengatakan harus dicantumkan apapun keyakinan ya. Itu aja. Kita setuju,” terangnya.

Sebelumnya, MK mengabulkan seluruhnya permohonan uji materi pasal 61 Ayat (1) dan (2), serta pasal 64 ayat (1) dan (5) UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan junto UU No 24 Tahun 2013 tentang UU Adminduk, yang mengatur pengisian kolom agama pada KK dan KTP.

Pemohon terdiri dari para penghayat kepercayaan, mengajukan permohonan UU tentang Administrasi Kependudukan ke MK. Uji materi ini diajukan, karena selama ini, penghayat kepercayaan merasa didiskriminasikan oleh pemerintah dalam KTP dan KK.

Dalam pertimbangannya, Ketua MK Arief Hidayat menyatakan gugatan warga penghayat kepercayaan beralasan menurut hukum. Dan, akibat adanya perbedaan penganut agama yang diakui dan penghayat kepercayaan di KTP, membuat warga mendapatkan pelayanan berbeda di fasilitas publik.

Dengan tidak dipenuhinya alasan pembatasan hak sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 ayat (2) UUD 1945, maka pembatasan atas dasar keyakinan yang berimplikasi pada timbulnya perlakukan berbeda antar warga negara merupakan tindakan diskriminatif.

Maka atas dasar tersebut, Arief berpendapat pasal 61 ayat 1 dan pasal 64 ayat 1 UU Administrasi bertentangan dengan UUD 1945. Pasal tersebut juga dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Kata ‘agama’ dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24/2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk kepercayaan,” kata Arief Hidayat di Gedung MK Jakarta, Selasa 7 November 2017.

Melalui Keputusan MK tersebut, status penganut kepercayaan dapat dicantumkan dalam kolom agama di KK dan KTP. Meskipun untuk penulisan di KTP dan KK, MK mengatakan tidak perlu diperinci.[Mor]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close