HUMANITIES

Dukung Sikap Pemerintah Tolak 600 WNI Eks ISIS Pulang

Indonesiaplus.id – Rencana pemulangan 600 WNI eks ISIS ke tanah air telah memantik diskursus dari berbagai kalangan, baik pro maupun yang kontra. Namun, pemerintah memutuskan untuk bersikap menolak mereka.

“Kita punya pengalaman menangani eks napi teroris yang telah melakukan tindakan teror, menghilangkan nyawa, memporak-porandakan fasilitas publik, serta menghancurkan rasa kemanusiaan, ” ujar Sonny W Manalu, pemerhati masalah sosial yang juga Ketua DPP MKGR di Jakarta, Ahad (8/3/2020).

Untuk merehabilitasi, kata Sonny, bagi 500 eks napi teroris kasus bom Bali dan bom Kedubes Australia bukan pekerjaan mudah seperti membalikan telapak tangan, melainkan harus ekstra keras karena begitu masalah begitu kompleks.

“Ini yang dihadapi ideologi dan paham radikal dan sudah mengakar kebencian begitu dalam, sehingga ketika tiba-tiba diajak mencintai NKRI dengan tulus bukan perbuatan yang mudah, ” ungkap ayah tiga anak ini.

Bagi putera veteran pejuang ini, tidak ada kata menyerah, segudang pengalaman sebagai direktur yang mengurusi eks napi teroris ingin memastikan negara hadir dengan berupaya mengembalikan agar mereka berfungsi kembali secara sosial.

“Jelas, mereka telah melakukan tindakan teror dan melawan hukum, sehingga negara berkewajiban menegakan hukum dan berupaya mengembalikan kembali fungsi sosial agar bisa hidup wajar di masyarakat, “katanya.

Motif para eks napi melakukan teror selain paham radikal juga bisa karena keterbatasan pengetahun dan faktor kemiskinan. Salah satu upaya pemerintah membantu mereka seperti dengan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

“Diharapkan upaya mengembalikan fungsi sosial secara wajar dan didukung UEP bisa menyatukan kembali dengan alam Pancasila, saling menghormati, gotong-royong, kesetiakawanan sosial, serta kebhinekaan. Setelah beres dari program rehabilitasi, tahap pendampingan selanjutnya oleh pemda tempat mereka berasal, “tandas mantan aktivis dan wartawan itu.

Namun, diakui belum ada evaluasi usai direbilitasi sosial di RPTC dan dikembalikan kepada masyarakat, apakah para eks napi teroris sudah benar-benar hilang dan bersih dari bibit-bibit radikal dari sanubari terdalam mereka.

“Bisa saja di hati mereka masih ada bibit-bibit radikal tapi kadarnya sudah sedikit, untuk benar-benar menghilangkan itu perlu pendampingan ekstra, baik dari pemerintah, pemda, serta peran dari tokoh agama dan masyarakat, ” ungkapnya.

Tidak sama kasus dan pelanggaran hukum dari 600 WNI eks ISIS yang ingin pulang ke tanah air. Segenap masyarakat patut mendukung pemerintah yang menolak mereka sebagai bagian dari upaya melindungi stabilitas keamanan dalam negeri.

“Sepakat dengan sikap pemerintah menolak tarkait rencana kepulangan 600 WNI eks ISIS. Tapi sebagai negara hukum yang berdaulat perlu juga dibuka kajian-kajian mendalam dengan menghadirkan pandangan dari para ahli,” katanya.

Perlu ada kajian lintas kementerian, kelembagaan dan kepentingan dengan menghadirkan para ahli di bidangnya, seperti ahli hukum, politisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pihak-pihak terkait lainnya.

“Dengan adanya kajian dari para ahli akan bisa membuka pandangan-pandangan dan opsi-opsi yang bisa jadi rujukan akan nasib dan apapun kondisinya mereka adalah WNI yang memiliki hak di mata hukum, ” tandasnya.

Salah satu opsi, sebelum mereka dikembalikan ke masyarakat diisolasi di sebuah tempat dan direhabiitasi sekaligus di-deradikalisasi, mengembalikan pemahaman ideologi Pancasila, mencintai NKRI, dan siap hidup berdampingan.

“Dunia mengakui peran Indonesia menengahi konflik di Mindanau, Rohingnya dan negara lainnya. Itu modal memutuskan nasib anak bangsa yang ingin kembali ke pangkuan pertiwi agar mendapatkan hukum seadil-adilnya, tetapi tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah mereka lakukan, “pungkasnya.[mor]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close