HUMANITIES

3 Kategori Kekerasan di Papua, Hikmahanto: Kekerasan Mesti Dihadapi dengan Kekerasan

Indonesiaplus.id – Pemerintah telah memberlakukan UU Terorisme di Papua merujuk keputusan yang memberlakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai Kelompok Separatis Teroris (KST).

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menilai pemberlakuan UU Terorisme di Papua merupkan keputusan yang sudah tepat.

“Aksi kekerasan oleh pihak-pihak tertentu yang melawan pemerintah yang sah di Papua sampai dengan penggunaan kekerasan yang mengarah pada terorisme,” ujar Hikmahanto di Jakarta, Jumat (30/4/2021).

Penggunaan kekerasan, kata Himahanto, di Papua paling tidak ada tiga katagori. Pertama, kategori penggunaan kekerasan dalam bentuk KKB. Pihak-pihak seperti ini menggunakan kekerasan, namun tidak ada niatan dari pelaku untuk memisahkan diri dari NKRI atau mengusung ideologi separatisme.

Kedua, penggunaan kekerasan untuk tujuan memisahkan diri dari NKRI yang dalam UU TNI disebutkan sebagai separatisme bersenjata yang dilakukan pihak-pihak yang dengan kekerasan jelas memiliki ideologi untuk memisahkan diri.

“Namun, yang menjadi target penyerangan dengan menggunakan senjata adalah instalasi militer atau pemerintahan. Sama sekali bukan penduduk sipil,” tandas Hikmahanto.

Ketiga, penggunaan kekerasan yang bertujuan menimbulkan suasana teror. Dalam Pasal 6 UU Terorisme disebutkan setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut.

“Inti dari Pasal 6 UU Terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan suasana teror. Konteks target serangan bisa ke siapa saja tidak hanya instansi militer atau pemerintah, tetapi juga masyarakat sipil tidak berdosa,” katanya.

Bagi pihak yang melancarkan serangan teror yang terpenting adalah menimbulkan suasana teror, sehingga apa yang menjadi tuntutan pelaku akan mudah dikabulkan oleh pihak yang dituntut dalam hal ini pemerintah.

“Berdasarkan UU Terorisme maka tidak hanya Polri yang dapat menghadapi pelaku teror, tetapi juga TNI,” tandasnya.

Hikmahanto menilai bahwa penggunaan kekerasan oleh pihak-pihak tertentu di Papua tidak mungkin dihadapi oleh pemerintah dengan kesejahteraan, tetapi juga dengan penggunaan kekerasan.

Dunia dan masyarakat internasional sangat bisa memahami, bila pemerintah akan memberlakukan UU Terorisme atas penggunaan kekerasan oleh pihak-pihak tertentu tersebut.

“Saya kira masyarakat internasional bisa memahami penggunaan kekerasan oleh pemerintah bukanlah justifikasi untuk bertindak secara represif di Tanah Papua,” pungkas Rektor Universitas Jenderal A. Yani itu.[had]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close