Indonesiaplus.id – Para petani Prancis memprotes kebijakan pemerintah dan perjanjian perdagangan internasional yang dianggap merusak bisnis dan standar hidup mereka.
Dengan membawa seribu traktor akan memblokir jalan-jalan di Paris, Rabu (27/11/2019). Menurut Serikat petani Prancis mengatakan bahwa anggota yang menuju Ibu Kota berasal dari seluruh Prancis.
Para petani akan bertemu di Avenue Foch, dekat Champs Elysees dan Arc de Triomphe, pada Rabu malam.
“Kebijakan pemerintah membiarkan kita tidak terlindungi, mari kita bekerja,” tulis seorang petani di traktornya seperti dikutip dari Reuters.
Aksi demonstrasi dua serikat petani utama yang menyerukan pertemuan dengan Presiden Emmanuel Macron mengungkapkan keprihatinan tentang kebijakan pemerintah yang mereka katakan merusak pertanian Prancis.
“Kami ingin memperingatkan semua orang bahwa jika tidak ada lagi petani di Prancis, maka akan berdampak buruk pada ekonomi Prancis,” ucap petani 29 tahun Alix Heurtaut kepada Reuters dalam wawancara awal pekan ini.
Kebencian di kalangan petani telah meningkat pada apa yang mereka sebut sebaai “agri-bashing”, atau kritik terhadap pertanian atas sejumlah isu mulai dari penggunaan pestisida hingga kesejahteraan hewan.
Dampak serangan terhadap peternakan dan toko daging oleh aktivis vegan telah menyebabkan kemarahan. Ketegangan yang berkepanjangan dengan asosiasi lingkungan hidup semakin dalam di tengah perdebatan pelarangan mesin penggiling gulma biasa dan membatasi penggunaan pestisida di dekat daerah perumahan.
Para petani menyalahkan keputusan Macron karena terburu-buru melarang glifosat pada tahun 2021, melampaui kebijakan Uni Eropa (UE) saat ini.
Kendati pemerintah Prancis telah berjanji memberikan pengecualian untuk pertanian yang tidak memiliki alternatif yang layak.
Macron berada di bawah tekanan dari para petani atas kesepakatan perdagangan UE dengan Kanada dan blok Mercosur dari negara-negara Amerika Selatan, yang menurut kelompok tani akan mengantar impor barang pertanian yang lebih murah yang diproduksi dengan standar yang lebih rendah.
Dalam Undang-undang (UU) pangan yang disahkan oleh pemerintah Macron, yang bertujuan untuk memberi petani bagian keuntungan yang lebih adil, juga gagal menghilangkan ketidakpuasan atas pendapatan sederhana.
Serikat petani bersiap-siap negosiasi atas anggaran Uni Eropa berikutnya yang dapat mengurangi pengeluaran pertanian karena rencana keluarnya Inggris dari blok tersebut.
Saat ini, , Prancis merupakan produsen pertanian terbesar di UE dan penerima subsidi terbesar berdasarkan Kebijakan Pertanian Bersama UE.[fat]
