Kamis, 5 Juli 2018
Indonesiaplus.id – Pemerintah perlu mengevaluasi total sistem pelayaran nasional agar lebih mengedepankan unsur keselamatan setelah tragedi tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba dan kandasnya KM Lestari Maju di Sulawesi Selatan.
“Ada dua peristiwa dalam waktu relatif berdekatan itu sebagai hal yang menimbulkan keprihatinan. Insiden tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap sektor pelayaran, ” ujar Sekretaris Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) Padian Adi Siregar di Medan, Rabu (4/7/2018).
Pemerintah dinilai terlalu fokus pengawasan transportasi darat, tetapi lalai transportasi penyeberangan, khususnya kapal penyeberangan rakyat
Indikasi bisa dilihat dari pengawasan tidak ketat manifes penumpang oleh Syahbandar sehingga menyebabkan kapal kelebihan penumpang.
Pengawasan kurang serius terhadap sektor pelayaran, katanya, juga dapat dilihat dari keluputan keselamatan, seperti pengawasan kelayakan dan kelaikan kapal serta tidak ada pelampung (life jacket).
Pemerintah harus mengevaluasi menyeluruh sistem pelayaran nasional, termasuk kinerja lembaga kemaritiman dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya di bidang transportasi lalai menjalankan fungsi pengawasan yang mengakibatkan banyak korban jiwa.
Hal sama disampaikan pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) harus bisa intervensi pemerintah daerah (pemda) soal Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) menyusul kecelakaan kapal penyeberanganberuntun akhir-akhir ini.
“Jika melihat kemampuan APBD dan SDM yang ada, rasanya perlu intervensi pusat (Kemenhub). Sekarang sudah ada Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) di setiap provinsi dapat membantu mendata ulang keseluruhan yang meliputi SDM, sarana, dan kondisi lingkungan se-Indonesia,” katanya.
Kemenhub dan pihak terkait, kata Djoko, perlu membangkitkan peran pemda terkait keselamatan ASDP. Pemda Provinsi Kalimantan Timur, misalnya, sudah merespon membentuk Forum Keselamatan Pelayaran Kalimantan Timur. “Daerah lain dapat melakukan hal sama demi keselamatan transportasi air,” tandasnya.[Sap]
