Selasa, 6 November 2018
Indonesiaplus.id – Hingga hari penentuan Pilpres 2019, elektabilitas para kontestan menjadi perkara krusial yang perlu dijaga. Beragam cara elegan perlu diciptakan agar ada kemajuan berdemokrasi dari calon pemilih.
“Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin harus lebih kreatif mencari narasi baru. Minimal, hal itu untuk mempertahankan tingkat kepuasan masyarakat,” ujar Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono di Jakarta, Senin (5/11/2018).
Hasil survei Y-Publica, 72,2 persen responden puas dengan kinerja Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Dibandingkan survei sebelumnya, angka tersebut cenderung stagnan. Dalam survei pada Mei 2018, tingkat kepuasan publik mencapai 72,5 persen. Sedangkan pada Agustus 2018 tingkat kepuasan publik 72,9 persen.
“Sedangkan pembangunan infrastruktur, pemberantasan korupsi, pendidikan, dan hubungan luar negeri, tingkat kepuasan responden cukup tinggi, rata-rata di atas 70 persen,” katanya.
Soal penegakan hukum, kesehatan, perlindungan HAM, penyediaan lapangan kerja, hingga kebutuhan dasar, tingkat apresiasi publik cenderung menurun. “Ini berkait dengan gencarnya narasi yang dibuat kubu oposisi untuk menyerang kelemahan pemerintah di sektor-sektor tersebut,” tandasnya.
Namun, Rudi memperingatkan kubu Joko Widodo-Ma’ruf Amin tidak sekadar bertahan dari serangan narasi-narasi yang diciptakan kubu oposisi, tetapi harus menciptakan narasi baru.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi kuartal III-2018 tumbuh 5,17 persen. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya 5,06 persen.
Menanggapi hal itu, Raja Juli Antoni, Wakil Sekretaris TKN Joko Widodo-Ma’ruf Amin menilai hasil survei Y-Publica yang menurutnya sesuai perkiraan. Elektabilitas Joko Widodo-Ma’ruf Amin berkisar di angka 70 persen. “Hasil survei ini tentu akan kami kaji lebih lanjut,” katanya.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding menginformasikan, TKN sedang mempersiapkan narasi melawan kubu oposisi.
Kubu lawan, kata Karding, menggunakan strategi firehose of falsehood yang salah satu pola kerjanya membangun ketakutan serta kegelisahan di otak masyarakat yang ujungnya akan mengubah persepsi publik termasuk salah satunya persoalan ekonomi.
“Kami harus bertindak dan wacana tidak hanya sebatas bereaksi dengan data. Kami harus membangun narasi baru yang lebih efektif dan produktif untuk menjelaskan pencapaian kerja serta track record Pak Jokowi,” tuturnya.
Sementara itu, juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Andre Rosiade menilai, hasil survei Y-Publica yang stagnan harus menjadi perhatian khusus bagi kubu lawan. Berdasarkan survei internal BPN, elektabilitas Joko Widodo-Ma’ruf Amin berkisar 40 persen. Angka ini stagnan sejak beberapa bulan terakhir.
“Pak Prabowo konsisten membawa ketidakmapanan, ketidakadilan, dan soal ekonomi. Soal harga-harga dan kesenjangan ekonomi. Sedangkan kubu sebelah menggoreng soal hoaks Ratna, tempe setipis ATM, hingga muka Boyolali. Kubu sebelah sedang panik akibat elektabilitas stagnan di angka 40 persen, sedangkan elektabilitas Pak Prabowo cenderun naik perlahan,” katanya.
Ketua Departemen Politik DPP PKS Pipin Sopian berpendapat, rilis hasil survei sejumlah lembaga survei sebagai masukan BPN. Menurutnya, telah banyak bukti yang menyatakan hasil survei tidak akurat dan bisa saja salah.
“Tentu saja bagi kami, itu hanya masukan. Kami tidak alergi dengan survei. Jangan sampai dilebih-lebihkan soal survei ini,” pungkasnya.[mus]
