Indonesiaplus.id – Politisi di negeri ini diminta tidaak menjerumuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan wacana penundaan pemilu 2024. Pasalnya, Jokowi sudah menyatakan keengganannya menambah masa jabatan presiden.
“Kepada para politisi yang masih punya moral dan hati nurani janganlah kalian tega menjerumuskan pak Jokowi kepada hal-hal yang tidak kita inginkan,” ujar Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas dalam keterangan resminya, Selasa (1/3/2021).
Menurut Anwar bahwa sudah sepatutnya Jokowi mengakhiri masa jabatannya dengan ketentuan konstitusi saat ini dua periode. Sepatutnya disyukuri bila dukungan kepada Jokowi masih sangat besar saat ini.
“Nantinya bisa menyelesaikan jabatannya dengan terhormat dan disambut dengan derai air mata oleh rakyatnya. Hendaknya benar-benar menjadi perhatian kita bersama sebagai anak negeri yang cinta dan sayang kepada bangsa dan negaranya dengan sepenuh hati dan dengan seluruh jiwa raganya,” ungkap Anwar.
Saat ini, para politikus dan pejabat negara mulai menyuarakan perpanjangan masa kepemimpinan Jokowi mirip seperti di masa Orde Baru. Terlebih lagi, mengklaim rakyat memerlukan kepemimpinan Jokowi. “Jokowi sudah menyatakan dengan tegas menolak rencana tiga periode atau tambah masa jabatan Presiden, ” katanya.
Anwar meminta sebagai rakyat harus sadar sejarah itu bisa berulang. Sehingga tidak mau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada bangsa dan orang yang kita cintai.
“Kita merasa perlu mengingatkan dan menghimbau masyarakat luas agar sejarah tidak terulang, karena sejarah punya hukum besi, dimana dia akan berulang kalau situasi dan kondisi serupa juga terulang,” tandasnya.
Wacana penundaan Pemilu 2024 kembali berhembus, salah satunya dari Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Ketum PAN Zulkifli Hasan.
Menurut Cak Imin penundaan Pemilu 2024 dengan alasan pandemi Covid-19. Ia bahkan akan membawa usul itu ke Presiden Joko Widodo.
Sebelumnya, usulan serupa pernah diutarakan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bahwa dunia usaha menginginkan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo atas nama pemulihan pascapandemi.[had]
