Indonesiaplus.id – Siang tadi, Presiden Joko Widodo mengumumkan langkah untuk mengatasi pandemi Covid-19 dengan meluncurkan tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 sebesar Rp 405,1 triliun.
Menindaklanjuti kebijakan Presiden tersebut, Menteri Sosial Juliari P. Batubara akan melakukan penyaluran bantuan sembako langsung sebagai bagian dari stimulus fiskal jaring pengaman sosial atau social safety net.
“Paket stimulus dalam penyaluran paket sembako langsung disiapkan sebesar Rp 110 triliun yang merupakan dari dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok Rp 25 triliun dan mekanismenya akan dirumuskan dalam satu dua hari kedepan,” ujar Mensos di Jakarta, Selasa (31/03/2020).
Alokasi anggaran untuk belanja di empat bidang, yaitu Rp 75 triliun bidang kesehatan, Rp 110 triliun perlindungan sosial, Rp 70,1 triliun insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR), Rp 150 triliun pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.
Bantuan paket sembako langsung merupakan kebijakan baru, di luar bantuan sosial Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH).
“Bansos ini jawaban atas harapan masyarakat dengan tingkat ekonomi terbawah yang terdampak di daerah epicentrum penyebaran covid-19 bisa segera mendapat paket bantuan sosial dan dipastiakn di luar program social safety net regular, yaitu Program Sembako dan PKH, ” katanya.
Pemerintah perlu menghitung dengan cermat, segala konsekuensi agar dalam pelaksanaannya bisa berjalan baik. Melalui bansos regular seperti PKH dan Progam Sembako sehingga sudah langsung bisa dirasakan masyarakat.
“Hal ini perlu diperhatikan dan Kemensos melalui pilar-pilar sosial dan pendamping sudah menegakkan ketentuan ini dan mungkin nanti perlu melibatkan kepolisian agar tidak terjadi kerumunan,” ungkapnya.
Opsi penyaluran paket sembako langsung kepada masyarakat terdampak, Kemensos tengah membahas penambahan bansos kepada 3,7 juta pekerja sektor informal dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diharapkan bisa menahan keinginan masyarakat untuk mudik.[mor]
