Indonesiaplus.id – Pemerintah diminta untuk meminta maaf atas berbagai kebocoran data yang selama ini, sehingga kepercayaan publik kembali.
“Itu penting. Kita harus mengembalikan kepercayaan warga yang sekarang merasa diabaikan haknya,” ujar Direktur eksekutif SAFEnet Damar Juniarto dalam acara Darurat Perlindungan Data Pribadi secara virtual, Sabtu (10/9/2022).
Ia membandingkan langkah pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia juga mengalami kasus kebocoran data SIM Card pada 2017. Malaysia mengalami kebocoran data 46,2 juta pelanggan dari 12 operator seluler.
Data yang bocor berisi tanggal lahir, nomor KTP, nomor ponsel, alamat email, hingga password. Apa yang dialami Malaysia kini terjadi pada Indonesia, tetapi dengan kuantitas yang jauh lebih besar, bahkan diduga hingga 1,3 miliar nomor kartu SIM.
Namun setelah kebocoran data tersebut terjadi, Damar mengatakan pemerintah Malaysia langsung melakukan tiga hal, yakni meminta maaf untuk mengembalikan kepercayaan publik, membentuk tim untuk memastikan data yang tersebar diturunkan dan tidak diunduh lebih banyak orang, serta menyelidiki dalang peretasan.
Kendati dalang dalam kasus tersebut akhirnya tidak ditemukan, Damar menyebut setidaknya pemerintah Malaysia menunjukkan rasa tanggung jawab penuh terhadap kasus kebocoran data tersebut. “Kenapa kita tidak meniru hal itu, daripada sibuk bermain di media dan lempar tanggung jawab?” katanya.
Keamanan siber Indonesia berulang kali menjadi sorotan publik dalam dua pekan terakhir. Belum lama sebelum kasus kebocoran data 1,3 miliar SIM Card, kebocoran data diduga menimpa perusahaan plat merah Indihome dan PLN.
Menurut Damar bahwa salah satu cara untuk menekan kasus-kasus ini adalah dengan menutup ruang perdagangan data ilegal di pasar gelap.
“Kuncinya adalah pemerintah harus bergerak menutup ruang-ruang penjualan data pribadi ini di pasar gelap,” tandasnya.
Kebocoran data 1,3 miliar data registrasi SIM Card dari berbagai operator seluler yang terjadi pada Rabu (31/8) membuat Indonesia menjadi negara dengan kebocoran data terbesar di Asia hingga saat ini.
Kelompok peretas Bjorka mengklaim dirinya berada di balik serangan siber yang sangat besar ini. Usai mengunggah data SIM Card ke situs breached.to, Bjorka juga sempat meminta pemerintah Indonesia berhenti bertindak bodoh (“Stop being an idiot”), setelah Kominfo meminta agar para hacker tidak membobol situs di Indonesia.
Pada Jumat (9/9), Bjorka mengklaim telah berhasil meretas ratusan ribu dokumen dan surat-surat untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi), termasuk surat berlabel rahasia yang dikirimkan Badan Intelijen Negara kepada presiden.[nan]
