Indonesiaplus.id – Usai Presiden Joko Widodo mengancam akan reshuffle menteri dalam Sidang Kabinet beberapa waktu lalu. Kini, isu reshuffle atau perombakan menteri dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju mencuat.
Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto salah satu nama kerap disebut untuk reshuffle mengingat banyak kritik dari masyarakat terkait penanganan pandemi covid-19. Di urutan kedua, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly yang pantas diganti.
Berdasarkan Survei Indonesia Political Opinion (IPO) menyebut Yasonna Laoly berada di urutan teratas dengan 64,1 persen dari total responden. Selanjutnya ada nama Terawan Agus Putranto sebesar 52,4 persen.
Sementara itu, peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Ikrama Masloman menilai, Terawan menjadi menteri berpeluang reshuffle jika diukur dari kinerja penanganan Covid-19. Hal itu berkaca dari sikap Terawan di awal pandemi yang terkesan meremehkan, menurut Ikrama, membuat masyarakat menjadi kehilangan simpatik.
“Iya, jika mau diukur, jelas menkes layak di reshuffle karena tentu terkait penanganan covid, karena di awal terlalu optimis tidak ada covid di Indonesia,” ungkap Ikrama, Senin (6/7/2020).
Bagi mantan Kepala RSPAD Gatot Subroto itu kerap mengeluarkan pernyataan yang dinilai kontraproduktif, di antaranya soal pasien Covid-19 akan sembuh sendiri hingga penggunaan masker.
Bahkan, di awal pandemi, ia lantang tak mewajibkan masyarakat memakai masker. Namun pandemi yang makin meluas membuat semua orang wajib pakai masker.
“Tes massal juga kurang. Hal-hal seperti itu, jadi kalau dinilai dari kinerja menkes ya itu yang paling bisa diukur (untuk reshuffle),” ungkapnya.
Yasonna, kata Ikrama, keinginan masyarakat tak lepas dari kebijakan politikus PDIP itu yang membebaskan narapidana dengan alasan pandemi. Beberapa waktu lalu, Yasonna diketahui mengeluarkan kebijakan membebaskan napi karena pandemi Covid-19.
Kebijakan itu dinilai mendukung upaya pembebasan para napi koruptor. “Yasonna bisa direshuffle mungkin karena kebijakan pembebasan napi yang kurang kontraproduktif,” katanya.
Kendati demikian, Ikrama memprediksi keinginan masyarakat itu merupakan akumulasi dari berbagai kebijakan dan sikap Yasonna dalam menangani persoalan hukum. Mulai dari revisi UU KPK hingga kegagalan memproses hukum tersangka kasus korupsi Harun Masiku.
“Kalau Pak Yasonna sebenarnya akumulasi dari beraneka ragam aturan,” ucap Ikrama
Namun, sejumlah menteri berkaitan dengan persoalan ekonomi, juga berpeluang besar dirombak. Saat ini, persoalan ekonomi menjadi fokus pemerintahan Jokowi dalam penanganan Covid-19.
Pasalnya, tak dipungkiri banyak masyarakat yang terkena imbas virus dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ikrima mengingatkan reshuffle ini tak hanya dilakukan semata pertimbangan performa atau kinerja.
Tapi, juga banyak yang harus dipertimbangkan Jokowi terutama bila berkaitan dengan menteri-menteri yang berasal dari partai politik.
“Inti dari bola liar itu ada di Jokowi. Kalau yang terkait ekonomi, kita lihat ada menteri-menteri yang profesional, tapi ada juga parpol. Korelasinya bukan cuma di pemerintahan tapi juga di parlemen,” katanya.
Sebelumnya, pihak Istana menepis isu soal reshuffle, seperti yang disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengklaim kinerja kementerian/lembaga meningkat signifikan usai mendapat teguran keras dari Jokowi.
Kemarahan Jokowi itu semata ingin agar kementerian/lembaga mempercepat kinerjanya dengan menyelesaikan persoalan kesehatan maupun ekonomi di masyarakat di tengah pandemi covid-19.
“Jika progress kinerja menteri bagus, ngapain di-reshuffle. Intinya begitu. Progress yang bagus ini, isu reshuffle tidak relevan, sejauh kinerjanya bagus terus ya. Jadi jangan ribut lagi reshuffle,” tandas Pratikno.[mus]
