POLITICS

UU No 15 Tahun 2011 Sebut Ada 3 Lembaga Penyelenggara Pemilu 2024

Indonesiaplus.id – Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa terdapat tiga Lembaga penyelenggara pemilu yang akan bertugas pada tahun 2024.

Dalam UU tersebut disebutkan yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat.

Ketiga pembaga penyelenggara pemilu tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP).

Pertama, Komisi Pemilihan Umum (KPU)
KPU merupakan instansi Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang, KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang. Penetapan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan.

Kedua, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
Bawaslu bertugas mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu, menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan Bawaslu sebagaimana dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Ketiga, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
DKPP bertugas menangani pelanggaran kode etik gelaran pesta demokrasi dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di Ibu Kota Negara.

Selain itu, juga memiliki peran penting dalam kelembagaan Penyelenggara Pemilu menurut UU Pemilu dalam perspektif keadilan bermartabat. Sekaligus juga berkontribusi menguatkan dalil bahwa Pemilu bermartabat juga bergantung pada kelembagaan Penyelenggara Pemilu yang bermartabat.[had]

Related Articles

Back to top button