POLITICS

Selain Sirekap, Bawaslu Minta KPU Sediakan Alternatif Penghitungan Suara

Indonesiaplus.id – Soal penerapan Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meminta kepastian mengingat waktu pemilihan kepala daerah (pilkada) tinggal lima hari lagi.

Kesepakatan antara Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan Sirekap hanya untuk uji coba dan alat bantu penghitungan suara.

Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2020, Sirekap merupakan mekanisme wajib yang harus dilaksanakan di setiap tahapan rekapitulasi.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar meminta KPU memberlakukan Sirekap dalam empat hal. Pertama, memposisikan Sirekap tidak dalam satu kesatuan proses rekapitulasi.

“Jadi, sebagai alat bantu untuk mempermudah masyarakat mendapatkan akses publikasi hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan,” ujarnya di Jakarta, Jumat (4/12/2020).

Kedua, menggunakan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dan rekapitulasi secara manual sebagai basis utama. Ketiga, menyusun langkah mitigasi antisipasi dalam hal Sirekap tidak berjalan.

Sekaligus, menyiapkan alternatif penghitungan suara dan rekapitulasi hasil perolehan suara jika Sirekap tidak bisa digunakan. Intinya, ada prosedur lain sebagai cadangan.

Pelaksanaan pilkada ini sejak awal, menghadapi tantangan utama, yakni ancaman penularan virus Sars Cov-II. Sekarang, keinginan KPU untuk menerapkan Sirekap dianggap belum saatnya.

Penggunaan Sirekap sudah masuk dalam aturan dan KPU sendiri awalnya percaya diri untuk menggunakannya. Waktu pemungutan semakin mepet, KPU harus segera membuat jalan tengah mengenai keberadaan Sirekap.

“Termasu, harus ada ruang untuk rekapitulasi manual sebagai mitigasi antisipasi apabila Sirekap tidak berjalan. Alternatif penghitungan manual dengan menyiapkan file excel dan formulir segera dilakukan KPU,” pungkasnya.[mus]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close