Indonesiaplus.id – Satu tahun kinerja pemerintahan Joko -Widodo – Ma’ruf Amin telah mengalami resesi atau penurunan demokrasi.
Resesi demokrasi di Indonesia terjadi, sebab serangkaian keputusan baik bersifat pernyataan langsung maupun dengan pembiaran atas praktik pembungkaman kebebasan sipil.
“Jadi secara umum demokrasi di Indonesia mengalami resesi atau penurunan dan tidak hanya resesi ekonomi, tapi demokrasi terjadi di Indonesia,” ujar Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti dalam konferensi pers daring, Senin (19/10/2020).
Kontras, kata Fatia, menilai kebebasan berekspresi mengalami penurunan. Catatan Freedom House kebebasan berekspresi mengalami penurunan, sehingga penurunan kebebasan berekspresi terkait berbagai hal, seperti pengambilan kebijakan dan tindakan refresifitas oleh aparat.
“Sebenarnya penurunan terhadap kondisi demokrasi disebabkan beberapa aspek, yaitu penyempitan ruang masyarakat sipil, pelibatan aparat keamanan pertahanan dan intelijen pada urusan-urusan sipil khususnya pada era pandemi seperti ini, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dan minimnya partisipasi publik dalam implementasi proses demokrasi substansial yakni legislasi,” tandas Fatia
Lebih jauh Fatia melanjutkan bahwa ruang aspirasi masyarakat sipil kini terus berkurang. Kondisi ini disebabkan tindakan represifitas aparat, baik secara langsung maupun daring.
“Represifitas aparat berlaku di lapangan yang semakin massif dengan pola yang makin beragam, tidak hanya terjadi secara offline atau secara langsung, tetapi secara daring. Banyak kasus penyerangan dilakukan aparat yang menyebabkan terjadinya indikasi pembungkaman publik,” tandasnya.
Pembungkaman terhadap kebebasan sipil menunjukkan kecenderungan otoritarianisme yang terlihat dari sejumlah pola. Pertama, terdapat penolakan atau komitmen yang lemah terhadap aturan main yang demokratis.
Kedua, penolakan legitimasi kepada oposisi yang ditunjukkan dengan melihat lawan politik sebagai ancaman eksistensial termasuk keamanan nasional.
Ketiga, memberikan toleransi atau bahkan dorongan untuk melakukan kekerasan dengan melibatkan aparat keamanan. Keempat, membatasi kebebasan sipil termasuk media.[mus]
