Indonesiaplus.id – Wacana penghapusan Ujian Nasional (UN) oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim per tahun 2021 menuai kritikan publik, tak terkecuali dari Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda.
“Kami meminta tidak mau para murid hanya menjadi sebuah kelinci percobaan. Jadi, mohon penjelasan lebih detail terkait dengan masalah ini,” ujar Syaiful saat rapat kerja dengan Mendikbud Nadiem Makarim di ruang rapat Komisi X, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).
DPR menyayangkan kepada Nadiem apakah nantinya guru-guru sudah siap untuk menghadapi kebijakan baru yang bakal diterapkan.
Kendati Nadiem sendiri sudah menyiapkan assesment kompetensi dan survei karakter untuk menggantikan Ujian Nasional per 2021.
“Pertanyaannya adalah apakah guru-guru kita sudah siap dengan sistem assesment kompetensi dan kualitas sarana, prasarana sekolah sudah memadai?” katanya.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mempunyai wacana untuk menghapus UN per 2021. UN sendiri akan terkahir dilakukan pada tahun 2020.
Kebijakan itu merupakan bagian dari empat program pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar” yang disampaikan Menteri Nadiem hari ini.
Adapun keempat program pokok kebijakan pendidikan yang disebut “Merdeka Belajar”, itu yakni Ujian Sekolah Berstandar Nasional. (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.[mus]
