Jumat, 9 Februari 2018
Indonesiaplus.id – Membawa nilai-nilai agama ke dunia politik dinilai sah-sah saja. Nilai keagamaan yang dimaksud seperti sopan santun dan jujur dan itu justru harus di bawa ke politik.
“Namun yang tidak bagus itu politisasi agama, membawa nilai-nilai agama ke politik itu bagus,” ujar Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau NU Marsudi Syuhud di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (9/2/2018).
Hal senada disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin, bahwa substansi dalam agama, seperti etika, harus disumbangkan ke dunia politik. Agama sendiri dalam politik berperan sebagai pengawas. ”Kalau nilai agama tidak dibawa, politik bisa liar,” katanya.
Agama Islam, kata Din, memandang ada hubungan yang erat antara politik dengan agama. Hal itu dikarenakan islam berpangkal pada tauhid yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk
berpolitik.
Meski begitu, Din tidak menampik adanya perbedaan cara memandang hubungan agama dan politik, khususnya dalam agama islam.
“Ada yang memilih hubungannya formalistik dan legalistik. Segala sesuatu perlu diberi nama islam. Tapi tak sedikit juga yang mempunyai pemahaman hubungan itu substantif,” ucapnya.
Nantinya persoalan hubungan agama dan politik akan dibahas dalam Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta. Musyawarah ini berlangsung pada 5-8 Februari 2018.
Sebanyak 450 tokoh dari berbagai agama hadir di musyawarah ini. Ketua panitia pelaksana, Jacky Manuputty mengatakan musyawarah ini merupakan mandat Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Kegiatan ini nantinya akan dirangkaikan dengan perayaan puncak agenda Perserikatan Bangsa Bangsa yang bertajuk “The World Interfaith Harmony Week” yang akan dihelat di Jakarta Convention Center, 11 Februari 2018 mendatang.
“Hasil dari musyawarah ini akan disosialisasikan kemudian melalui sarasehan yang akan dilaksanakan di berbagai wilayah di Indonesia,” tandasnya.[Mus]
