Indonesiaplus.id – Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) yang dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Jombang, Jawa Timur, muncul dorongan agar forum tertinggi organisasi tersebut menghasilkan pemimpin yang memiliki integritas, kapasitas, serta mampu menjawab tantangan zaman.
Tokoh muda NU, Hatim Gazali, menilai Muktamar bukan sekadar agenda lima tahunan untuk memilih ketua umum, tetapi menjadi momentum strategis dalam menentukan arah perjalanan organisasi di masa mendatang. Hal itu mengingat besarnya basis warga Nahdliyin di Indonesia.
Merujuk hasil survei Alvara Research Center pada akhir 2025, sekitar 140 juta penduduk Indonesia mengidentifikasi diri sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama. Dengan jumlah tersebut, menurut Hatim, kepemimpinan PBNU memiliki peran penting dalam menjaga soliditas organisasi sekaligus memperkuat kontribusi NU bagi bangsa.
Dalam keterangannya pada Senin (3/8/2026), Hatim menegaskan bahwa Ketua Umum PBNU periode mendatang setidaknya harus memenuhi sembilan kriteria utama.
Kriteria tersebut meliputi kemampuan menjadi pemersatu di tengah dinamika internal organisasi, memiliki akar yang kuat di lingkungan pesantren, serta pengalaman berkhidmat mulai dari tingkat ranting hingga kepengurusan pusat.
Selain itu, calon pemimpin juga dinilai perlu memiliki wawasan nasional dan global, menjaga independensi organisasi dengan tidak berafiliasi maupun menduduki jabatan politik, serta mampu memperkuat posisi NU sebagai kekuatan masyarakat sipil yang tetap kritis dan konstruktif.
Hatim juga menekankan pentingnya keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang lemah, kemampuan menjaga tradisi pesantren sembari mendorong modernisasi organisasi, serta memiliki kapasitas keulamaan, kemampuan manajerial organisasi, integritas, dan rekam jejak pengabdian yang telah teruji.
Menurutnya, sembilan kriteria tersebut menjadi fondasi agar NU tetap mampu menjaga marwah pesantren, meningkatkan pelayanan kepada warga Nahdliyin, sekaligus memperbesar kontribusinya dalam menjawab persoalan kebangsaan dan tantangan global.
Ia berharap Muktamar PBNU tidak hanya menghasilkan figur yang memiliki dukungan politik terbesar, tetapi juga melahirkan pemimpin yang mampu menjaga persatuan organisasi, mempertahankan independensi NU, memperkuat khidmah kepada umat, serta membawa NU memasuki abad keduanya dengan arah kepemimpinan yang lebih visioner.
Hatim juga mengingatkan agar proses penilaian terhadap para kandidat tidak semata didasarkan pada tingkat popularitas maupun kekuatan politik. Menurutnya, rekam jejak pengabdian, kapasitas kepemimpinan, integritas, dan komitmen menjaga marwah serta kemandirian organisasi harus menjadi pertimbangan utama.
Menjelang Muktamar yang tinggal sekitar satu bulan lagi, Hatim mengajak seluruh warga Nahdliyin mengawal proses pemilihan di tingkat cabang hingga wilayah agar menghasilkan calon Ketua Umum PBNU yang memenuhi sembilan kriteria tersebut.
“Tanpa kepemimpinan yang tepat, NU berpotensi terus menghadapi gejolak internal dan tarik-menarik kepentingan politik, sehingga perannya dalam menghadirkan solusi bagi kemaslahatan umat tidak akan berjalan secara optimal,” ujar Hatim.
