Indonesiaplus.id – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim agar tidak buru-buru menghapus ujian nasional (UN).
“Ingat ya jangan serampangan. Ini bukan Gojek,” ujar Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Syafii Maarif usai menghadiri pengukuhan Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir sebagai guru besar UMY di Yogyakarta, Kamis (12/12/2019).
Rencana pengahapusan, kata Syafii, tidak bisa direalisasikan secara instan. Sebab, rencana itu harus diputuskan secara hati-hati serta perlu ditinjau dari berbagai perspektif.
“Jadi harus dikaji ulang secara mendalam dengan melibatkan pakar pendidikan yang mengerti betul itu ya,” tandasnya.
Ia khawatir jika akhirnya dihapus, UN yang selama ini dipandang sebagai penjaga mutu belajar siswa, akhirnya akan membuat para siswa tidak sungguh-sungguh lagi dalam belajar. “Di mana-mana UN itu ada. Untuk menjaga mutu,” katanya.
Mendikbud Nadiem Makarim meluruskan berbagai pertanyaan dari anggota Komisi X DPR terkait kebijakan penghapusan UN mulai 2021. Mendikbud menegaskan bahwa UN formatnya diganti, bukan dihapus.
“Perlu diluruskan agar tak salah persepsi, UN itu tidak dihapus, mohon maaf, kata dihapus itu hanya HL di media agar diklik, karena itu yang paling laku. UN itu diganti, diganti jadi asesmen kompetensi,” ucap Nadiem di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (12/12/2019).
Penghapusan hanyalah format ujian per mata pelajaran dan diganti dengan asesmen kompetensi ditambah survei karakter.
“Dihapus format per mata perlajaran mengikutin kelengkapan silabus, itu aja yang dihapus, diganti asesmen kompetensi minimum, mirip PISA plus ada satu survei karakter,” terangnya.
Penyederhanaan ujian itu adalah hal cukup dramatis, sehingga memicu banyak reaksi. Sebab dengan asesmen maka siswa tidak lagi wajib menghafal.
“Memang penyederhanaan cukup dramatis pak, intinya tidak bisa dihafal, tidak ada buku bertumpuk-tumpuk. Ini problem solving analisa test,” pungkasnya.[mus]
