POLITICS

Guru Besar Unhan: Tak Ada Larangan Sipil Jadi Kepala BIN

Indonesiaplus.id – Guru Besar Universitas Pertahanan dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Prof Salim Said menyatakan, tak ada larangan Presiden mengangkat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dari sipil.

“Desakan ini senada dengan gelombang dukungan besar-besaran terkait supremasi sipil. Terlebih user BIN itu kan Presiden, jadi suka-suka Presiden mau mengangkat siapa yang dipercaya bisa. Tidak ada larangan sipil menjadi Kepala BIN,” ujar Salim di Jakarta, Senin (11/11/2019).

Berkaca dari lembaga-lembaga intelijen dunia banyak yang dipimpin oleh sipil, seperti di Amerika Serikat (AS), sebaiknya Presiden Joko Widodo mengangkat Kepala BIN dari sipil.

“Sosok George Bush senior pernah menjadi Direktur Central of Intelligence Agency (CIA) pada 1976-1977. Di AS, sipil atau politisi memimpin lembaga intelijen itu hal biasa,” tandasnya.

Bahkan di Indonesia sendiri, kata Salim, lembaga intelijen pernah dipimpin sipil yakni oleh Dr Soebandrio pada 1959-1965, kendati di semasa Orde Baru lembaga intelijen banyak dipimpin tentara.

“Usai reformasi BIN kalau tidak dipimpin tentara ya polisi, itu pun yang sudah pensiun. Sekarang kalau mau mendikotomikan sipil dengan tentara atau polisi, sudah tidak relevan lagi, ” ungkapnya.

Persoalan Kepala BIN sekali lagi itu terserah Presiden sebagai user. Namun yang pasti, tidak ada larangan dalam undang-undang untuk sipil menjadi Kepala BIN.

Sebelumnya muncul desakan dari berbagai pihak, baik ormas, organisasi kepemudaan, maupun tokoh-tokoh masyarakat agar Presiden Jokowi mengangkat sipil menjadi Kepala BIN.

Adalah sosok Suhendra Hadikuntono tokoh sipil yang didukung. Bahkan Wali Nanggroe Aceh Tengku Malik Mahmud ikut mendoakan Suhendra agar diangkat Jokowi menjadi Kepala BIN.[mus]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close