Indonesiaplus.id – Kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) yang melibatkan Menteri Sosial Juliari P Batubara telah melukai hati rakyat, terlebih di saat masa pandemi Covid-19.
“Jadi, bagaimana rakyat tidak marah dan terluka hatinya jika dana bansos untuk jelata dikorupsi,” ujar Anggota DPR Netty Prasetiyani Aher, Kamis (10/12/2020).
Dugaan, kata Netty, tindak pidana korupsi Juliari Batubara dan kasus dugaan korupsi benih lobster yang melibatkan Edhy Prabowo harus menjadi perhatian dan bahan evaluasi presiden terhadap kinerja kabinet.
“Ini waktu berdekatan, dua menteri ditangkap KPK. Pemerintah harus mengevaluasi kinerja kabinet, termasuk program revolusi mental yang selama ini didengungkan,” kritik Netty.
Rakyat membutuhkan teladan atau role model perilaku antikorupsi dari kalangan pejabat. “Mana mungkin rakyat mau percaya ada perubahan perilaku dalam mengelola negara jika korupsi masih terus merajalela?” tanya Netty.
Legislator asal daerah pemilihan Kokab Cirebon-Indramayu ini mendorong pemerintah memikirkan formulasi terobosan dalam memberantas korupsi.
“Sangat perlu ada formulasi terobosan untuk hentikan korupsi. Revolusi mental jangan hanya jadi jargon dan proyek, tapi harus benar-benar menjadi game changer yang membuat Indonesia zero korupsi,” harapnya.
Salah satu terobosan itu, menjadikan keluarga sebagai institusi pertama yang mencegah perilaku korup.”Melalui keluarga harus menjadi lingkaran terdepan mencegah terjadinya perilaku korupsi, jangan sampai malah mendorong terjadinya tindakan koruptif,” tandas Netty.
Anggota Komisi IX DPR ini menadaskan, bahwa anggota keluarga, terutama suami atau istri pejabat, harus mewaspadai setiap aliran uang yang masuk ke keluarga.
“Tidak mendiamkan atau malah ikut menikmati uang haram korupsi. Pada akhirnya perilaku korupsi itu akan berdampak pada kekacauan keluarga,” katanya.
Selain itu, Netty mengingatkan sudah seharusnya semua pihak memberi perhatian besar kepada keluarga. Institusi sosial terkecil ini, kata dia, memiliki peran penting dalam membentuk dan memengaruhi pola pikir dan tindakan seseorang.
Jika keluarga itu baik akan menjadi tempat penyemaian nilai-nilai kebaikan, melahirkan pribadi yang bertanggung jawab, peduli, tidak merampas hak orang lain dan tentu saja antikorupsi.
“Nnegara harus menjamin dan memberi perlindungan agar semua keluarga di Indonesia dapat tumbuh kembang secara optimal dan memiliki ketahanan terhadap kerentanan,” pungkasnya.[mus]
