Senin, 8 Januari 2018
Indonesiaplus.id – Finalisasi draf Peraturan Bawaslu yang mengatur tentang pengawasan netralitas ASN, TNI dan Polri tengah dilakukan. Sehingga dalam waktu dekat, Bawaslu segera merampungkan draf Perbawaslu tersebut.
“Persoalan netralitas ASN, TNI, Polri. Secara hukum normatif dijaga netralitasnya, jangan sampai institusi terbawa ke ranah politik. Itu nanti kami akan lakukan di Perbawaslu khusus mengenai pengawasan netralitas ASN, TNI, Polri,” ujar Ketua Bawaslu RI Abhan, Minggu (7/1/2018).
Perbawaslu akan diatur bagaimana ASN, TNI, Polri yang sudah mendaftarkan diri dan diusung oleh parpol tidak menggunakan institusinya untuk memobilisasi kepentingan politik pribadinya.
“Ada poin-poin bagaimana ketika dia sudah mendeklairkan diri, sudah mendaftarkan diri, sudah diusung parpol, bagi ASN, TNI, Polri ini sudah berpolitik, jangan sampai dia menggunakan institusinya untuk mobilisasi kepentingan politik pribadinya,” katanya.
Perbawaslu tengah difinalisasi di internal Bawaslu. Jika draf tersebut sudah final maka pihaknya akan segera melakukan rapat konsultasi bersama DPR, dalam hal ini Komisi II. “Hal ini sedang finalisasi. Kita konsultasikan dengan Komisi II, secepatnya kita agendakan,” katanya.
Sekedar informasi, pada pilkada 2018 akan diwarnai dengan pertarungan para perwira baik dari TNI maupun Polri. Berdasarkan catatan, ada sejumlah perwira yang akan berlaga, yaitu Kepala Korps Brimob Polri Irjen Pol Murad Ismail sebagai calon Gubernur Maluku Utara dan Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi menjadi Cagub Sumatera Utara.
Juga, dua perwira tinggi lainnya, yaitu Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Safaruddin dan Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Irjen Pol Anton Charliyan yang digadang-gadang akan bertarung di Pilgub Jabar.[Mus]
