NATIONAL

Selesaikan di Pengadilan, Pakar Pidana: Pembakar Bendera Tauhid Harus Diadili

Jumat, 26 Oktober 2018

Indonesiaplus.id – Jajaran kepolisian harus membawa kasus pembakaran bendera dengan kalimat tauhid yang terjadi di Garut sampai ke pengadilan. Semua pihak terkait dan terbukti bersalah harus dikenakan hukuman.

”Dengan digelarnya pengadilan atas kasus pembakaran bendera itu, semua pihak terpuaskan dan merasa mendapatkan keadilan. Bila tak sampai di depan pengadilan itu malah memunculkan kegeraman atau rasa ketidakadilan. Biarlah sidang pengadilan yang menentukan putusannya. Ini juga untuk menjunjung tinggi asas Indonesia sebagai negara hukum,” ujar Pakar Hukum Pidana Prof DR Mudzakkir, Kamis (25/10/2018).

Terasa aneh, kata Mudzakkir, bila polisi malah melepaskan pelaku pembakaran bendera karena beralasan melakukan tindakan yang tidak sengaja. Uniknya, malah pihak lain yakni pelaku pembuat video dan pengunggah ke dunia maya atas perbuatan pembakaran bendera itu yang kini lagi dicari oleh penegak hukum.

”Seharusnya semua dikenakan tuntutan hukum. Tak ada yang dikecualikan. Jangan pelaku pembakarannya malah dilepaskan sebagai tersangka dengan alasan melakukannya dengan tidak sengaja. Soal pelepasan hukum nanti saja di pengadilan. Seperti apa bentuk sanksi berat-ringannya biar hakim yang menetapkan,” katanya.

Perbuatan membakar bendera bertuliskan kalimat tauhid tidak bisa dikatakan tak disengaja. Ini tampak dari rangkaian perbuatan yang terlihat di video itu. “Pelaku pembakaran terlihat sadar, mengerti, dan sengaja melakukannya. Di sana terlihat pula ada korek api dan kertas, rangkaian perbuatan, serta ucapan agar bendera itu dibakar saja.”

Bagaimana kalau itu memang bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)? Mudzakkir menjawab, inilah yang menjadi titik krusialnya. Memang harus ada tindakan yang tepat ketika menyangkut soal itu. Selain itu harus berhati-hati bila di bendera itu ada tulisan kalimat ‘tauhidnya’.

”Kalau toh itu dianggap bendera HTI, seharusnya bila ada tulisan organisasi yang dinyatakan terlarang ini tulisannya dipotong saja. Kain yang ada tulisan kalimat tauhidnya tidak ikut dibakar melainkan dilipat dengan baik dan usai itu diserahkan kepada pihak berwajib yakni penegak hukum. Ingat kalau kalimat tauhid itu ikut dibakar maka bisa berakibat hukum yang lain, yakni terkait soal aturan hukum atau delik penghinaan agama,” tegasnya.

Kalimat tauhid itu adalah kalimat yang ‘netral dan sucir’. Kalimat ini berlaku umum karena diyakni semua umat Islam sebagai bagian azasi ajaran agamanya. Maka apa pun adanya, keberadaan kalimat tauhid itu harus dihormati karena dilindungi aturan norma hukum. Konsekuensinya bila ada pihak yang membakar, merobek, hingga merusaknya maka dapat punya arti sebagai tindakan penghinaan terhadap sebuah ajaran agama.

”Pasca pengadilan HTI sudah ada penegasan dari pihak Kementrin Dalam Negri bila bendera tauhid itu tak dilarang. Yang dilarang dikibarkan adalah benderanya HTI. Aturan ini harus diperhatikan. Harapan saya, selesaikanlah kasus ini sampai ke depan pengadilan tanpa terkecuali. Biar suasana panas ini bisa diredam dan semua pihak terpuaskan,” tandasnya.

Dikutip dari laman Kemendagri.go.id, Dirjen Politik dan Pemerintahan, Umum (Polpum) Kemendagri, Soedarmo membantah berita yang mengakabarkan kalau dirinya melarangan pengibaran bendera tauhid yang identik dengan logo dan lambang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

“Yang kami larang itu adalah bendera dengan simbol HTI, bukan bendera tauhid. Keduanya berbeda, kalau HTI ini mencantumkan tulisan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di bawah kalimat Laillahaillallah,” ujar Soedarmo lewat pesan singkatnya, Sabtu (22/2/2018).

Media tersebut menyebarkan informasi yang sifatnya provokatif tanpa melihat dampak yang akan timbul bagi bangsa dan negara ke depannya. Ia juga mengimbau agar publik tak bersikap reaktif dan terpancing dengan berbagai isu-isu pemberitaan seperti ini.

Menurut Soedarmo, sejak pemerintah mencabut surat seterangan (SK) organisasi, maka HTI tak boleh melakukan aktifitas, termasuk menutup tempat-tempat yang dijadikan sebagai kantor.

Selain itu, Ditjen Polpum Kemendagri meminta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah bersama dengan jajaran Kominda (Komite Intelejen Daerah) beserta unsur lainnya, seperti tokoh masyarakat, adat dan agama terus melakukan pengawasan terhadap HTI atas aktifitas mereka.

“Dengan pengawasan ini melarang semua kegiatan HTI, terutama dakwah-dakwah yang menyampaikan khilafah Islamiyah, Ini intinya,” pungkasnya.[sap]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close